Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)
MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi menekankan produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam kasus obstruction of justice (OOJ).
?
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum bertajuk Revisi KUHAP dan Ancman Pidana: Ruang Baru Abuse of Power? di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).
?
“Saya bersepakat, kalau untuk insan pers, enggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apa pun, senegatif apa pun, itu tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OOJ," ujar Pujiyono.
?
Ia menyampaikan, dalam konteks penegakan hukum, jurnalis justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum. “Dalam penegakan hukum, itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,” ungkapnya.
?
Baca juga:
Direktur Pemberitaan JAK TV Jadi Tersangka, Iwakum Ingatkan Mekanisme Kerja Pers
Ia menjelaskan ada perbedaan mendasar antara OOJ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Pujiyono, dalam KUHP, unsur OOJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum.
?
Sementara itu, dalam UU Korupsi, lanjut dia, tindakan sekecil apa pun yang dinilai menghambat, dapat dikategorikan sebagai OOJ karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.
?
Pujiyono menegaskan, dalam kasus yang menjerat Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, produk jurnalistik tersebut tidak terkait dengan unsur OOJ.
?
“Itu juga dibenarkan Ketua Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak masuk ke delik hukum,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
?
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
IWAKUM Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers di MK
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Pelaku Pembobolan Mobil Ketua Iwakum di Menteng tak Terekam CCTV, Polisi Lakukan Olah TKP
Mobil Ketua Iwakum Dibobol saat Parkir di Menteng, ID Pers hingga Uang Tunai Raib
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum Tegaskan Uji Materi UU Pers untuk Perkuat Perlindungan Wartawan
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan