Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Juli 2023
Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Ilustrasi- Seorang petugas membawa jemaah haji kloter pertama memakai kursi roda setibanya di Bandara International Minangkabau (BIM). (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan sejumlah titik yang menimbulkan masalah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Beberapa titik masalah itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang. Meski begitu, dia menyebut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Bakal Pulang Bertahap ke Tanah Air Mulai Besok Hari

"Kami tahu, kondisi di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) kemarin itu ada sedikit situasi yang membuat jamaah menjadi panik. Ketika mereka (jamaah haji) harus menunggu berjam-jam di Muzdalifah, di bawah terik matahari yang sangat tinggi sehingga ada beberapa di antaranya yang harus ditangani oleh tim medis karena pingsan dan sebagainya. Ini menjadi evaluasi kami," ujar Ashabul dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulsel I itu menjelaskan bahwa pada maktab-maktab tertentu ada pendistribusian makanan yang mengalami keterlambatan. Tidak hanya itu, sanitasinya juga banyak yang pampat hingga instalasi air bersih terganggu.

Hal ini membuat beberapa jamaah harus tidur di luar tenda mereka karena tenda yang seharusnya diisi sekitar 100 sampai 200 orang itu menampung lebih dari kapasitasnya.

"Ini juga menjadi catatan evaluasi kita. Selain itu, juga nanti akan ada evaluasi khusus yang akan kami lakukan di Komisi VIII DPR dengan mengundang Kementerian Agama, khususnya dengan Dirjen PHU terkait dengan masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan haji ini," jelasnya.

Selanjutnya, dia menuturkan mengenai masalah penanganan jamaah berusia lanjut usia (lansia) yang pelayanannya belum maksimal.

Baca Juga:

Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Ashabul mengatakan kondisi ini dapat disebabkan tidak adanya pendamping dari mahramnya untuk jamaah lansia. Ia menyebut jumlah petugas di lapangan sangat terbatas sehingga kewalahan dalam menangani jamaah lansia.

"Khususnya lansia yang pasif atau yang tidak mandiri. Nah ini juga menjadi evaluasi kita ke depan. Apakah nanti penanganan lansia ini ditangani secara khusus? Atau contoh mungkin akan ada kloter khusus lansia sehingga perlakuannya memang untuk lansia. Jadi, mungkin dari pemilihan hotelnya, makanan dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, kata Ashabul, antrean jamaah haji yang begitu panjang berimplikasi terhadap semakin banyaknya jamaah lansia. Adapun jamaah haji yang menunggu sampai 20 hingga 30 tahun.

Hal ini membuat mereka melaksanakan ibadah haji pada usia yang sudah lansia. Kondisi inilah yang mewarnai ibadah haji dari Indonesia.

"Tahun ini saja jumlah lansia mencapai 30 persen atau sekitar 60 ribuan. Bisa saja tahun depan meningkat menjadi 40 persen," pungkas dia. (*)

Baca Juga:

Demokrat Sambut Baik Rencana Anies Umumkan Cawapes setelah Ibadah Haji

#DPR RI #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Indonesia
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Bagikan