Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Juli 2023
Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Ilustrasi- Seorang petugas membawa jemaah haji kloter pertama memakai kursi roda setibanya di Bandara International Minangkabau (BIM). (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan sejumlah titik yang menimbulkan masalah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Beberapa titik masalah itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang. Meski begitu, dia menyebut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Bakal Pulang Bertahap ke Tanah Air Mulai Besok Hari

"Kami tahu, kondisi di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) kemarin itu ada sedikit situasi yang membuat jamaah menjadi panik. Ketika mereka (jamaah haji) harus menunggu berjam-jam di Muzdalifah, di bawah terik matahari yang sangat tinggi sehingga ada beberapa di antaranya yang harus ditangani oleh tim medis karena pingsan dan sebagainya. Ini menjadi evaluasi kami," ujar Ashabul dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulsel I itu menjelaskan bahwa pada maktab-maktab tertentu ada pendistribusian makanan yang mengalami keterlambatan. Tidak hanya itu, sanitasinya juga banyak yang pampat hingga instalasi air bersih terganggu.

Hal ini membuat beberapa jamaah harus tidur di luar tenda mereka karena tenda yang seharusnya diisi sekitar 100 sampai 200 orang itu menampung lebih dari kapasitasnya.

"Ini juga menjadi catatan evaluasi kita. Selain itu, juga nanti akan ada evaluasi khusus yang akan kami lakukan di Komisi VIII DPR dengan mengundang Kementerian Agama, khususnya dengan Dirjen PHU terkait dengan masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan haji ini," jelasnya.

Selanjutnya, dia menuturkan mengenai masalah penanganan jamaah berusia lanjut usia (lansia) yang pelayanannya belum maksimal.

Baca Juga:

Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Ashabul mengatakan kondisi ini dapat disebabkan tidak adanya pendamping dari mahramnya untuk jamaah lansia. Ia menyebut jumlah petugas di lapangan sangat terbatas sehingga kewalahan dalam menangani jamaah lansia.

"Khususnya lansia yang pasif atau yang tidak mandiri. Nah ini juga menjadi evaluasi kita ke depan. Apakah nanti penanganan lansia ini ditangani secara khusus? Atau contoh mungkin akan ada kloter khusus lansia sehingga perlakuannya memang untuk lansia. Jadi, mungkin dari pemilihan hotelnya, makanan dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, kata Ashabul, antrean jamaah haji yang begitu panjang berimplikasi terhadap semakin banyaknya jamaah lansia. Adapun jamaah haji yang menunggu sampai 20 hingga 30 tahun.

Hal ini membuat mereka melaksanakan ibadah haji pada usia yang sudah lansia. Kondisi inilah yang mewarnai ibadah haji dari Indonesia.

"Tahun ini saja jumlah lansia mencapai 30 persen atau sekitar 60 ribuan. Bisa saja tahun depan meningkat menjadi 40 persen," pungkas dia. (*)

Baca Juga:

Demokrat Sambut Baik Rencana Anies Umumkan Cawapes setelah Ibadah Haji

#DPR RI #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
Besok Batas Terakhir, DPR Ingatkan Menhaj Segera Setor Bukti DP Haji 2027 ke Arab Saudi
Komisi VIII DPR RI mendesak Kemenhaj segera setor bukti DP haji 2027 Rp4 triliun ke e-wallet Pemerintah Arab Saudi. DPR khawatir dana umat bermasalah jika dokumen tidak lengkap.
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Besok Batas Terakhir, DPR Ingatkan Menhaj Segera Setor Bukti DP Haji 2027 ke Arab Saudi
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
Indonesia
Masa Tinggal Jemaah Haji Bakal Dipersingkat, Arab Saudi Berikan Tambahan Slot Penerbangan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah haji dengan menyediakan berbagai kemudahan selama berada di Tanah Suci
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Masa Tinggal Jemaah Haji Bakal Dipersingkat, Arab Saudi Berikan Tambahan Slot Penerbangan
Indonesia
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Polda NTB harus segera mengusut tuntas perkara ini dan membongkar potensi pembiaran serta kelalaian sistemik dalam tata kelola lembaga pendidikan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Peristiwa itu bukan sekadar pelanggaran prosedur atau penyimpangan internal, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program Kredit Usaha Rakyat.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Bagikan