Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Juli 2023
Komisi VIII DPR RI Beberkan Sejumlah Masalah Haji 2023

Ilustrasi- Seorang petugas membawa jemaah haji kloter pertama memakai kursi roda setibanya di Bandara International Minangkabau (BIM). (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan sejumlah titik yang menimbulkan masalah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Beberapa titik masalah itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang. Meski begitu, dia menyebut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Bakal Pulang Bertahap ke Tanah Air Mulai Besok Hari

"Kami tahu, kondisi di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) kemarin itu ada sedikit situasi yang membuat jamaah menjadi panik. Ketika mereka (jamaah haji) harus menunggu berjam-jam di Muzdalifah, di bawah terik matahari yang sangat tinggi sehingga ada beberapa di antaranya yang harus ditangani oleh tim medis karena pingsan dan sebagainya. Ini menjadi evaluasi kami," ujar Ashabul dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulsel I itu menjelaskan bahwa pada maktab-maktab tertentu ada pendistribusian makanan yang mengalami keterlambatan. Tidak hanya itu, sanitasinya juga banyak yang pampat hingga instalasi air bersih terganggu.

Hal ini membuat beberapa jamaah harus tidur di luar tenda mereka karena tenda yang seharusnya diisi sekitar 100 sampai 200 orang itu menampung lebih dari kapasitasnya.

"Ini juga menjadi catatan evaluasi kita. Selain itu, juga nanti akan ada evaluasi khusus yang akan kami lakukan di Komisi VIII DPR dengan mengundang Kementerian Agama, khususnya dengan Dirjen PHU terkait dengan masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan haji ini," jelasnya.

Selanjutnya, dia menuturkan mengenai masalah penanganan jamaah berusia lanjut usia (lansia) yang pelayanannya belum maksimal.

Baca Juga:

Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Ashabul mengatakan kondisi ini dapat disebabkan tidak adanya pendamping dari mahramnya untuk jamaah lansia. Ia menyebut jumlah petugas di lapangan sangat terbatas sehingga kewalahan dalam menangani jamaah lansia.

"Khususnya lansia yang pasif atau yang tidak mandiri. Nah ini juga menjadi evaluasi kita ke depan. Apakah nanti penanganan lansia ini ditangani secara khusus? Atau contoh mungkin akan ada kloter khusus lansia sehingga perlakuannya memang untuk lansia. Jadi, mungkin dari pemilihan hotelnya, makanan dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, kata Ashabul, antrean jamaah haji yang begitu panjang berimplikasi terhadap semakin banyaknya jamaah lansia. Adapun jamaah haji yang menunggu sampai 20 hingga 30 tahun.

Hal ini membuat mereka melaksanakan ibadah haji pada usia yang sudah lansia. Kondisi inilah yang mewarnai ibadah haji dari Indonesia.

"Tahun ini saja jumlah lansia mencapai 30 persen atau sekitar 60 ribuan. Bisa saja tahun depan meningkat menjadi 40 persen," pungkas dia. (*)

Baca Juga:

Demokrat Sambut Baik Rencana Anies Umumkan Cawapes setelah Ibadah Haji

#DPR RI #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan