Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Juli 2023
Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Ketua DPR RI Puan Maharani usai melaksanakan Shalat Id di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/4/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jemaah haji Indonesia yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendapatkan masukan bahwa banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan.

Baca Juga

Kuota Haji Indonesia di Tahun 2024 Capai 221 Ribu

"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Namun kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” kata Puan di Jakarta, Senin (3/6).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.

Baca Juga

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Baso Buat Dicampur Nasi

Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.

“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insya Allah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” ujarnya.

Untuk diketahui bersama, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat.

Selain itu , fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana. (Pon)

Baca Juga

Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

#Puan Maharani #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Haji 2026, Kang Cucun: Presiden Perintahkan Antrean Dipangkas Lagi
Presiden ingin agar antrean ibadah haji yang saat ini hampir mencapai 30 hingga 40 tahun dapat ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Haji 2026, Kang Cucun: Presiden Perintahkan Antrean Dipangkas Lagi
Indonesia
Presiden Prabowo Kasih Catatan Khusus untuk Kualitas Layanan Ibadah Haji 2026, Tahun Depan Harus Lebih Baik
Presiden Prabowo meminta kualitas layanan haji terus ditingkatkan, terutama pada aspek konsumsi, akomodasi, dan persiapan layanan yang dilakukan lebih awal.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Presiden Prabowo Kasih Catatan Khusus untuk Kualitas Layanan Ibadah Haji 2026, Tahun Depan Harus Lebih Baik
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Korban Dugaan Penipuan Biro Perjalan Umrah Hanania Makin Bertambah, Kerugian Capai Rp 35 Mliar
Hanania Travel diduga menggunakan taktik pemasaran dengan mengiming-imingi paket gratis umrah pada bulan Syawal bagi masyarakat yang bersedia langsung membayar DP haji. ​
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Korban Dugaan Penipuan Biro Perjalan Umrah Hanania Makin Bertambah, Kerugian Capai Rp 35 Mliar
Indonesia
Teknologi Baru, Jemaah Haji yang Tiba di Indonesia hanya Perlu Scan Biometrik saat Pemeriksaan Imigrasi
Kedatangan kloter SUB-56 ini merupakan yang perdana bagi jemaah haji Debarkasi Surabaya menikmati fasilitas pemeriksaan keimigrasian yang memanfaatkan teknologi verifikasi biometrik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Teknologi Baru, Jemaah Haji yang Tiba di Indonesia hanya Perlu Scan Biometrik saat Pemeriksaan Imigrasi
Indonesia
Fase Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II, Kemenhaj Ingatkan Lagi Larangan Bawa Air Zamzam di Dalam Koper
Kemenhaj juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
Fase Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II, Kemenhaj Ingatkan Lagi Larangan Bawa Air Zamzam di Dalam Koper
Indonesia
Pemulangan Gelombang I Haji Selesai, 90 Ribu Jamaah Sudah Tiba di Tanah Air
Penerbangan terakhir Gelombang I dijadwalkan berlangsung pada Selasa dini hari pukul 01.45 waktu Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Pemulangan Gelombang I Haji Selesai, 90 Ribu Jamaah Sudah Tiba di Tanah Air
Indonesia
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Berlanjut, 79 Ribu Orang Sudah Tinggalkan Arab Saudi
Pemulangan jemaah Haji 2026 kini masih berlanjut. Sebanyak 79 ribu orang sudah meninggalkan Arab Saudi.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Berlanjut, 79 Ribu Orang Sudah Tinggalkan Arab Saudi
Indonesia
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Capai 66.137 Orang, 168 Kloter Sudah Diberangkatkan dari Arab Saudi
Kemenhaj melaporkan pemulangan jemaah haji Indonesia 2026. Sebanyak 168 kloter dengan total 66.137 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Capai 66.137 Orang, 168 Kloter Sudah Diberangkatkan dari Arab Saudi
Indonesia
Wamenhaj: Tata Kelola Haji Harus Transparan agar Praktik Kartel Tak Terulang
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan reformasi tata kelola haji harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah praktik kartel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Wamenhaj: Tata Kelola Haji Harus Transparan agar Praktik Kartel Tak Terulang
Bagikan