Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama
                Ketua DPR RI Puan Maharani usai melaksanakan Shalat Id di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/4/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)
MerahPutih.com - Pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jemaah haji Indonesia yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendapatkan masukan bahwa banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan.
Baca Juga
"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Namun kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” kata Puan di Jakarta, Senin (3/6).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Baca Juga
Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insya Allah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui bersama, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.
Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat.
Selain itu , fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.
Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana. (Pon)
Baca Juga
Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
                      Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
                      Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
                      Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
                      Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
                      Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
                      Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
                      Tok! Biaya Ibadah Haji 2026 Disepakati Rp 87.4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54 Juta
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
                      Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta per Jemaah, DPR dan Pemerintah Sepakat Setelah Pembahasan Panjang