Komisi VII DPR Akan Kawal Investigasi Penyebab Listrik Mati Massal
Mati listrik. (Sumber: Mod DB)
MerahPutih.com - Komisi VII DPR ikut memantau investigasi PT PLN terhadap penyebab mati listrik massal beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII, M Nasir.
"Kami sudah mempertanyakan seluruh kejadian yang terjadi pada hari Minggu (4/8). Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN," katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/).
Baca Juga: Saking Geramnya, Jokowi Sampai Salah Sebut Data Tahun Mati Lampu Terparah
Ia menjelaskan, tim investigasi tersebut baru saja dibentuk PLN dan akan segera bekerja. Mereka berasal dari berbagai pihak atau tak hanya berisikan pihak PLN saja.
"Ada pihak-pihak lain yang direkrut PLN juga untuk melanjutkan investigasi," ujarnya.
Rapat Komisi VII DPR bersama PLN siang tadi berlangsung tertutup. Berdasarkan pantauan di lokasi, selain Nasir dan Sripeni, hadir anggota Komisi VII F-PAN Bara Hasibuan dan anggota Komisi VII F-Golkar Maman Abdurrahman
Nasir mengatakan, tak banyak hal yang dibicarakan dalam rapat dengan Sripeni hari ini. Dia menjelaskan PLN akan melaporkan lebih lanjut soal penyebab mati listrik massal setelah mendapatkan kepastian berdasarkan hasil investigasi.
Baca Juga: Deretan Komentar Kocak Warganet Terkait Mati Lampu, Dijamin Ngakak!
Selanjutnya, kata Nasir, rapat akan dilanjutkan di masa persidangan DPR berikutnya. Saat ini, DPR tengah memasuki masa reses hingga 16 Agustus 2019.
"Rapat ini akan kami lanjutkan pada masa sidang berikutnya untuk melakukan pendalaman. Kejadian ini akan kami lihat sampai mana kasus-kasus ini kita buka dan jelaskan kepada publik," ucap Nasir. (Knu)
Baca Juga: Sempat Menyala Minggu Malam, Sebagian Jakarta Mati Listrik Lagi
Bagikan
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu