Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 29 April 2025
Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mendukung peringatan keras dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang bakal mencopot direksi BUMN yang malas hingga nakal.

Menurutnya, evaluasi besar-besaran manajemen BUMN diperlukan untuk memastikan perusahaan pelat merah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Tentunya kami memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta direksi BUMN yang malas untuk segera diganti,” kata Sartono kepada wartawan, di Jakarta, Selasa,(29/4).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Ganti Direksi BUMN Malas-malasan dan Tidak Berprestasi

Politikus Demokrat ini menekankan, Komisi VI siap mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan Presiden Prabowo ini.

Ia menilai, sudah saatnya BUMN direformasi besar-besaran. Bahkan, kata Sartono, bila perlu dilakukan revolusi dalam tata kelola BUMN.

“Kita tidak bisa lagi mentolerir budaya kerja yang lamban, tidak produktif, atau hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegasnya.

Baca juga:

Prabowo Ingatkan para Dirut BUMN di Rapat Danantara, Penyalahgunaan Fasilitas dan Kewenangan Berujung Pencopotan

Sartono mengingatkan direksi dan pegawai BUMN harus bekerja maksimal dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menekankan, direksi dan pegawai BUMN tidak bekerja untuk segelintir pihak.

“BUMN harus kembali kepada jati dirinya yaitu menjadi agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional yang berkontribusi langsung terhadap kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menambahkan BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kata Sartono, direksi BUMN harus mempunyai integritas yang kuat dan jauh dari sifat serta perilaku koruptif.

“Tentunya BUMN akan maju jika direksi dipilih berdasarkan kompetensi, mempunyai integritas tinggi baik akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness dijalankan dengan serius, serta kejujuran dan adaptif dalam tren pasar,” pungkasnya. (Pon)

#BUMN #DPR RI #Presiden Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Dukung peringatan Presiden Prabowo, Soedeson Tandra menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Indonesia
DPR Nilai Inpres Rehabilitasi Sumatra Tepat untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Anggota DPR Danang Wicaksana mendukung rencana Inpres rehabilitasi Sumatra untuk mempercepat pemulihan, perbaikan hunian, dan infrastruktur pascabanjir.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Nilai Inpres Rehabilitasi Sumatra Tepat untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Aceh, Prabowo Cek Langsung Pemasangan Jembatan Bailey
Bireuen adalah salah satu daerah yang parah terdampak banjir bandang
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Aceh, Prabowo Cek Langsung Pemasangan Jembatan Bailey
Indonesia
Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Aceh, Bongkar Taktik Penanganan Banjir Terkini
Di Bireuen, fokus utama Presiden adalah meninjau jembatan bailey
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Aceh, Bongkar Taktik Penanganan Banjir Terkini
Indonesia
Prabowo Kembali Landing di Tanah Rencong, Pastikan Bantuan Logistik Tepat Sasaran
Indonesia tetap menunjukkan keteguhan sebagai negara yang besar dan kuat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Prabowo Kembali Landing di Tanah Rencong, Pastikan Bantuan Logistik Tepat Sasaran
Bagikan