Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mendukung peringatan keras dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang bakal mencopot direksi BUMN yang malas hingga nakal.
Menurutnya, evaluasi besar-besaran manajemen BUMN diperlukan untuk memastikan perusahaan pelat merah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya kami memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta direksi BUMN yang malas untuk segera diganti,” kata Sartono kepada wartawan, di Jakarta, Selasa,(29/4).
Baca juga:
Prabowo Perintahkan Ganti Direksi BUMN Malas-malasan dan Tidak Berprestasi
Politikus Demokrat ini menekankan, Komisi VI siap mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan Presiden Prabowo ini.
Ia menilai, sudah saatnya BUMN direformasi besar-besaran. Bahkan, kata Sartono, bila perlu dilakukan revolusi dalam tata kelola BUMN.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir budaya kerja yang lamban, tidak produktif, atau hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
Baca juga:
Sartono mengingatkan direksi dan pegawai BUMN harus bekerja maksimal dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menekankan, direksi dan pegawai BUMN tidak bekerja untuk segelintir pihak.
“BUMN harus kembali kepada jati dirinya yaitu menjadi agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional yang berkontribusi langsung terhadap kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menambahkan BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kata Sartono, direksi BUMN harus mempunyai integritas yang kuat dan jauh dari sifat serta perilaku koruptif.
“Tentunya BUMN akan maju jika direksi dipilih berdasarkan kompetensi, mempunyai integritas tinggi baik akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness dijalankan dengan serius, serta kejujuran dan adaptif dalam tren pasar,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
