Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 29 April 2025
Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mendukung peringatan keras dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang bakal mencopot direksi BUMN yang malas hingga nakal.

Menurutnya, evaluasi besar-besaran manajemen BUMN diperlukan untuk memastikan perusahaan pelat merah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Tentunya kami memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta direksi BUMN yang malas untuk segera diganti,” kata Sartono kepada wartawan, di Jakarta, Selasa,(29/4).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Ganti Direksi BUMN Malas-malasan dan Tidak Berprestasi

Politikus Demokrat ini menekankan, Komisi VI siap mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan Presiden Prabowo ini.

Ia menilai, sudah saatnya BUMN direformasi besar-besaran. Bahkan, kata Sartono, bila perlu dilakukan revolusi dalam tata kelola BUMN.

“Kita tidak bisa lagi mentolerir budaya kerja yang lamban, tidak produktif, atau hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegasnya.

Baca juga:

Prabowo Ingatkan para Dirut BUMN di Rapat Danantara, Penyalahgunaan Fasilitas dan Kewenangan Berujung Pencopotan

Sartono mengingatkan direksi dan pegawai BUMN harus bekerja maksimal dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menekankan, direksi dan pegawai BUMN tidak bekerja untuk segelintir pihak.

“BUMN harus kembali kepada jati dirinya yaitu menjadi agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional yang berkontribusi langsung terhadap kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menambahkan BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kata Sartono, direksi BUMN harus mempunyai integritas yang kuat dan jauh dari sifat serta perilaku koruptif.

“Tentunya BUMN akan maju jika direksi dipilih berdasarkan kompetensi, mempunyai integritas tinggi baik akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness dijalankan dengan serius, serta kejujuran dan adaptif dalam tren pasar,” pungkasnya. (Pon)

#BUMN #DPR RI #Presiden Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Basarnas juga diminta memberikan perhatian khusus pada materi SAR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Indonesia
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
DPR RI menyoroti penggunaan frasa ‘pihak lain’ dalam pasal tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat menyeluruh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Indonesia
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Indonesia
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Selain masalah pengawasan, instrumen hukum berupa Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang jam operasional truk juga tidak luput dari kritik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Indonesia
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran.
Frengky Aruan - Kamis, 29 Januari 2026
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Jual Laut dan Hutan di Sumatra ke Inggris Seharga Rp 90 Triliun
Beredar informasi yang menyebut tujuan kunjungan Prabowo ke Inggris adalah untuk menjual laut dan hutan Sumatra, cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Jual Laut dan Hutan di Sumatra ke Inggris Seharga Rp 90 Triliun
Indonesia
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Indonesia
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Selain perbaikan sistem, DPR RI mendorong sinergi yang lebih solid antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Indonesia
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Bagikan