Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Besar-besaran Manajemen BUMN
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mendukung peringatan keras dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang bakal mencopot direksi BUMN yang malas hingga nakal.
Menurutnya, evaluasi besar-besaran manajemen BUMN diperlukan untuk memastikan perusahaan pelat merah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya kami memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta direksi BUMN yang malas untuk segera diganti,” kata Sartono kepada wartawan, di Jakarta, Selasa,(29/4).
Baca juga:
Prabowo Perintahkan Ganti Direksi BUMN Malas-malasan dan Tidak Berprestasi
Politikus Demokrat ini menekankan, Komisi VI siap mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan Presiden Prabowo ini.
Ia menilai, sudah saatnya BUMN direformasi besar-besaran. Bahkan, kata Sartono, bila perlu dilakukan revolusi dalam tata kelola BUMN.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir budaya kerja yang lamban, tidak produktif, atau hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
Baca juga:
Sartono mengingatkan direksi dan pegawai BUMN harus bekerja maksimal dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menekankan, direksi dan pegawai BUMN tidak bekerja untuk segelintir pihak.
“BUMN harus kembali kepada jati dirinya yaitu menjadi agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional yang berkontribusi langsung terhadap kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menambahkan BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kata Sartono, direksi BUMN harus mempunyai integritas yang kuat dan jauh dari sifat serta perilaku koruptif.
“Tentunya BUMN akan maju jika direksi dipilih berdasarkan kompetensi, mempunyai integritas tinggi baik akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness dijalankan dengan serius, serta kejujuran dan adaptif dalam tren pasar,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Jual Laut dan Hutan di Sumatra ke Inggris Seharga Rp 90 Triliun
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?