Kebijakan KKP Dinilai Banyak Rugikan Nelayan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 18 Mei 2017
Kebijakan KKP Dinilai Banyak Rugikan Nelayan

Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan banyak kerugian bagi nelayan.

Menurut Daniel, kebijakan larangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas nelayan.

"Bagaimana enggak mau menurun, misalkan di daerah Jawa, 16 pabrik industri saja tutup, dipaksa tutup karena bahan baku enggak ada," kata Daniel di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Wasekjen PKB ini menuturkan, sebesar 80 persen industri hilir di Belitung juga bangkrut akibat kebijakan yang tidak pro nelayan dari Menteri Susi.

"Kapal-kapal, seribuan kapal izinnya mendadak ilegal karena enggak diterbitkan. Kalau kapal-kapal enggak melaut, bagaimana bisa produksi?" tegasnya.

Ia membeberkan, selama tiga tahun terakhir Komisi IV telah melayangkan berbagai krikit kepada Menteri Susi agar merevisi dan mencabut kebijakan yang memberatkan nelayan.

"Kita juga sudah mendorong, ada dialog terbuka antara Menteri Susi dengan para nelayan dan itu belum juga terwujud," pungkas Daniel. (Pon)

Baca juga berita lain terkait kebijakan Menteri Susi dalam artikel: Menteri Susi Larang Penggunaan Cantrang

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Menteri Susi #Susi Pudjiastuti #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Kolaborasi tersebut dinilai membutuhkan kontribusi lintas bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk UMS.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Reklamasi Ancol 65 Hektare Ditargetkan Mulai Februari 2027, Rampung 2030
PT Pembangunan Jaya Ancol menargetkan reklamasi Ancol seluas 65 hektare mulai Februari 2027 dan rampung 2030 dengan konsep mixed-use.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Reklamasi Ancol 65 Hektare Ditargetkan Mulai Februari 2027, Rampung 2030
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta pemerintah segera melakukan mitigasi darurat menghadapi El Nino yang berpeluang mencapai 98 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Indonesia
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Anggota Komisi IV DPR meminta BGN mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program MBG untuk membantu peternak dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Indonesia
Mantan Menteri Susi Dukung Ekspor SDA Dilakukan BUMN, Tambah Penerimaan Negara
Ia menyoroti masih maraknya praktik under-invoicing, transfer pricing hingga transaksi ekspor yang tidak tercatat secara optimal sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Mantan Menteri Susi Dukung Ekspor SDA Dilakukan BUMN, Tambah Penerimaan Negara
Indonesia
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembangunan cold storage dalam program Kampung Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Bagikan