Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Karung pupuk subsidi. (ANTARA/HO-Pertanian Bulukumba)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu memberikan apresiasi sekaligus desakan tegas saat kunjungan kerja reses ke tambak budi daya ikan di Manyar dan PT Garam Industri Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.


Dalam pernyataannya, Ellen menyoroti realisasi pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan air tawar yang kembali terrealisasi setelah 'hilang' bertahun-tahun. Namun, ia khawatir kuota hanya tersedia bagi yang duluan menebus.


"Tentu apresiasi buat PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah mendengar aspirasi kami di Komisi IV. Pupuk subsidi untuk perikanan darat ini sudah turun 290 ribu ton untuk nasional, termasuk 9.000 ton untuk Jatim dan Gresik," ujar Ellen, Rabu (25/2).


Namun, ia menekankan agar distributor di bawah PT Pupuk Indonesia dan KKP agar memantau ketat distribusi. "Jangan sampai yang duluan tebus kebagian semua, sedangkan penambak yang telat karena menunggu bayar ikan atau urusan lain kehilangan kuota. Pastikan stok masih ada minggu depan," tegas Ellen.

Baca juga:

Ogah Turunkan Harga, Mentan Cabut Izin 190 Distributor Pupuk




Kunjungan reses Komisi IV ini fokus meninjau implementasi penyaluran pupuk bersubsidi langsung bersama pembudidaya ikan, sekaligus diskusi di PT Garam Industri Manyar untuk dorong peningkatan produksi, awasi penyerapan garam rakyat, dan modernisasi teknologi.


Ellen juga mendukung pemantauan harga ikan terus dilakukan oleh KKP agar petambak tidak merugi.


"Harga ikan kadang terlihat tinggi, tapi di lapangan seperti saat kunjungan ke Sleman, musim panen justru harga ikan anjlok sehingga penambak rugi. KKP harus perhatikan supaya produksi melimpah yang berujung kesejahteraan petambak", tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Mulai Hari Ini Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Cek Detailnya di Sini!





#Pupuk Subisidi #DPR RI #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan