Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Karung pupuk subsidi. (ANTARA/HO-Pertanian Bulukumba)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu memberikan apresiasi sekaligus desakan tegas saat kunjungan kerja reses ke tambak budi daya ikan di Manyar dan PT Garam Industri Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dalam pernyataannya, Ellen menyoroti realisasi pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan air tawar yang kembali terrealisasi setelah 'hilang' bertahun-tahun. Namun, ia khawatir kuota hanya tersedia bagi yang duluan menebus.

"Tentu apresiasi buat PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah mendengar aspirasi kami di Komisi IV. Pupuk subsidi untuk perikanan darat ini sudah turun 290 ribu ton untuk nasional, termasuk 9.000 ton untuk Jatim dan Gresik," ujar Ellen, Rabu (25/2).

Namun, ia menekankan agar distributor di bawah PT Pupuk Indonesia dan KKP agar memantau ketat distribusi. "Jangan sampai yang duluan tebus kebagian semua, sedangkan penambak yang telat karena menunggu bayar ikan atau urusan lain kehilangan kuota. Pastikan stok masih ada minggu depan," tegas Ellen.

Baca juga:

Ogah Turunkan Harga, Mentan Cabut Izin 190 Distributor Pupuk



Kunjungan reses Komisi IV ini fokus meninjau implementasi penyaluran pupuk bersubsidi langsung bersama pembudidaya ikan, sekaligus diskusi di PT Garam Industri Manyar untuk dorong peningkatan produksi, awasi penyerapan garam rakyat, dan modernisasi teknologi.

Ellen juga mendukung pemantauan harga ikan terus dilakukan oleh KKP agar petambak tidak merugi.

"Harga ikan kadang terlihat tinggi, tapi di lapangan seperti saat kunjungan ke Sleman, musim panen justru harga ikan anjlok sehingga penambak rugi. KKP harus perhatikan supaya produksi melimpah yang berujung kesejahteraan petambak", tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Mulai Hari Ini Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Cek Detailnya di Sini!


#Pupuk Subisidi #DPR RI #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - 25 menit lalu
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - 2 jam, 25 menit lalu
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan selama 7 jam terhadap Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Indonesia
KPK Periksa Plt Bupati Sukoharjo 7 Jam, Cecar dengan 23 Pertanyaan
Pertanyaan tersebut seputar OTT Bupati Sukoharjo serta pihak lainnya yang ditetapkan tersangka.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Periksa Plt Bupati Sukoharjo 7 Jam, Cecar dengan 23 Pertanyaan
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
Puncak Musim Kemarau Panjang, Jateng Salurkan 6,8 Juta Liter di 25 Daerah Kesulitan Air
Wilayah terdampak kemarau kini meliputi 83 kecamatan dan 148 desa, sedangkan 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Puncak Musim Kemarau Panjang, Jateng Salurkan 6,8 Juta Liter di 25 Daerah Kesulitan Air
Bagikan