Komisi II DPR: Demo di Pati Jadi Pelajaran, Kepala Daerah Harus Dengar Suara Rakyat
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Aksi ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad, menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri," tegas Ali Ahmad kepada wartawan, Kamis (14/8).
Ali menilai, kericuhan di Pati akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.
"Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
Baca juga:
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegus Bupati Pati Sudewo
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
"Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi," tambahnya.
Ali berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.
Politisi asal Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
"Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan," tegasnya.
Seperti diberitakan, masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun, Rabu (13/8). Mereka mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan. Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB-P2 250 persen. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
