Komisi II DPR: Demo di Pati Jadi Pelajaran, Kepala Daerah Harus Dengar Suara Rakyat
Aksi ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad, menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri," tegas Ali Ahmad kepada wartawan, Kamis (14/8).
Ali menilai, kericuhan di Pati akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.
"Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
Baca juga:
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegus Bupati Pati Sudewo
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
"Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi," tambahnya.
Ali berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.
Politisi asal Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
"Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan," tegasnya.
Seperti diberitakan, masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun, Rabu (13/8). Mereka mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan. Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB-P2 250 persen. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025