Komisi II DPR: Demo di Pati Jadi Pelajaran, Kepala Daerah Harus Dengar Suara Rakyat

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Komisi II DPR: Demo di Pati Jadi Pelajaran, Kepala Daerah Harus Dengar Suara Rakyat

Aksi ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad, menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri," tegas Ali Ahmad kepada wartawan, Kamis (14/8).

Ali menilai, kericuhan di Pati akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.

"Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.

Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.

Baca juga:

Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegus Bupati Pati Sudewo

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.

"Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi," tambahnya.

Ali berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.

Politisi asal Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.

"Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan," tegasnya.

Seperti diberitakan, masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun, Rabu (13/8). Mereka mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan. Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB-P2 250 persen. (Pon)

#Kabupaten Pati #Bupati #Sudewo #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Bagikan