Komisi I Pastikan Persyaratan Administrasi Calon Panglima TNI Lengkap
Andika Pratama - Jumat, 10 November 2023
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K.
MerahPutih.com - Persyaratan administrasi calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dinyatakan sudah lengkap.
Verifikasi fisik berkas administrasi calon Panglima TNI saat ini tengah diperiksa oleh pimpinan Komisi I DPR RI.
Baca Juga
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua
"Saya menyampaikan bahwa syarat administrasi calon panglima TNI sudah lengkap," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/11).
Baca Juga
Fit and Proper Test Dimulai Besok, Calon Panglima TNI Diminta Serahkan Sejumlah Berkas
Menurut Meutya, tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik akan dilakukan pada hari Senin (13/11).
"Kita akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai fit and proper test," ujarnya.
Sebelumnya, Meutya Hafid mengatakan berkas administrasi yang akan diverifikasi terkait riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga, LHKPN 2022, SPT Pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. (Pon)
Baca Juga
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Awal Pekan Depan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Panglima TNI Mau Bentuk Batalyon Olahraga, Atlet Sipil Bakal Direkrut
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
