Komisi I DPR Batal Kunjungan Kerja ke Jerman Buntut Kesepakatan Prabowo dengan Ketum Partai Politik
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Komisi I DPR RI membatalkan seluruh agenda kunjungan kerja ke luar negeri menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik untuk memberlakukan moratorium kunjungan tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menjelaskan bahwa sejumlah agenda kunjungan ke luar negeri, termasuk ke Berlin, Jerman, terpaksa ditunda akibat keputusan ini.
Baca juga:
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Ikut Demo di DPR, Pelajar Tangerang Andika Lutfi Falah Tewas dengan Luka Berat di Kepala
"Pokoknya semua kunjungan kita batalkan," tegas Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9).
Dave menambahkan bahwa moratorium ini tidak akan menghambat tugas Komisi I dalam hubungan luar negeri, mengingat adanya kantor perwakilan di berbagai negara. Menurutnya, DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat.
"Kita ini harus mendengar aspirasi rakyat, kalau memang aspirasi seperti apa, ya kita harus ikuti karena kita kan perwakilan dari pada rakyat. Kita di sini mewakili masyarakat jadi itu yang harus kita perjuangkan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kesepakatan bersama ketua umum partai politik untuk meninjau kembali tunjangan anggota DPR dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca juga:
Kesepakatan ini disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons terhadap demonstrasi dan aspirasi publik yang meluas.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen