Komisi I DPR Batal Kunjungan Kerja ke Jerman Buntut Kesepakatan Prabowo dengan Ketum Partai Politik
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Komisi I DPR RI membatalkan seluruh agenda kunjungan kerja ke luar negeri menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik untuk memberlakukan moratorium kunjungan tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menjelaskan bahwa sejumlah agenda kunjungan ke luar negeri, termasuk ke Berlin, Jerman, terpaksa ditunda akibat keputusan ini.
Baca juga:
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Ikut Demo di DPR, Pelajar Tangerang Andika Lutfi Falah Tewas dengan Luka Berat di Kepala
"Pokoknya semua kunjungan kita batalkan," tegas Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9).
Dave menambahkan bahwa moratorium ini tidak akan menghambat tugas Komisi I dalam hubungan luar negeri, mengingat adanya kantor perwakilan di berbagai negara. Menurutnya, DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat.
"Kita ini harus mendengar aspirasi rakyat, kalau memang aspirasi seperti apa, ya kita harus ikuti karena kita kan perwakilan dari pada rakyat. Kita di sini mewakili masyarakat jadi itu yang harus kita perjuangkan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kesepakatan bersama ketua umum partai politik untuk meninjau kembali tunjangan anggota DPR dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca juga:
Kesepakatan ini disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons terhadap demonstrasi dan aspirasi publik yang meluas.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace