Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi D Minta SKPD Pemprov DKI Contoh Surabaya Tangani Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Desember 2019
Komisi D Minta SKPD Pemprov DKI Contoh Surabaya Tangani Banjir

Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi penanganan banjir untuk menjaga sinergitas kerja agar peristiwa yang kerap menghantui ibu kota itu bisa teratasi.

Seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang membidangi langsung pengendalian air harus mendapat dukungan infrastruktur berupa saluran jalan menuju sungai kecil dari Dinas Bina Marga. Begitu pun Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang membidangi langsung penanganan sampah.

Baca Juga:

BNPB: 8 Wilayah Berpotensi Terdampak Banjir

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan memberikan peringatan kepada SKPD-SKPD tersebut sebelum memasuki musim penghujan.

“Jadi yang ingin kita dorong dari pertemuan hari ini, bagaimana cara mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka harus bersinergi mengantisipasi banjir," kata Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Ia juga mengingatkan agar SKPD teknis mitra kerja komisi D mengoptimalkan program penanganan banjir. Semisal, penataan tali dan saluran, serta pengerukan sungai-sungai yang ada.

Tak kalah penting, Ida meminta jajaran SKPD itu memperkuat koordinasi sebagai bagian dari antisipasi sebelum musim penghujan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan layar monitir raksasa yang memantau kondisi Kota Surabaya dihadapan puluhan anggota DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja di ruang kerjanya, Jumat (20/12/2019).    (HO)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan layar monitir raksasa yang memantau kondisi Kota Surabaya dihadapan puluhan anggota DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja di ruang kerjanya, Jumat (20/12/2019). (Antara/HO)

"Seperti kunjungan kami kemarin di Surabaya perlu dicontoh. Itu bagus, dan tidak mahal, jadi pembuangan air di sepanjang jalan tidak perlu menuju trotoar, dan air langsung terserap ke dalam tanah," terangnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Yusmada Faizal menuturkan bahwa pihaknya sebagai SKPD teknis yang bersinggungan dengan pengendalian banjir telah berkoordinasi dengan BPBD.

Baca Juga:

Datangi Gereja Kristoforus, Anies Dicurhati Soal Banjir

“Jadi kami pastikan semua tim kita ini bergerak, meskipun hujan itu tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Kita sudah berkomunikasi dengan grup WA, jadi kalau hujan dengan intensitas tinggi terjadi sudah dikasih tahu oleh BPBD bahwa akan terjadi hujan dengan intensitas sekian, dan tolong untuk bersiap. Jadi selalu ada pergerakan informasi-informasi yang akan terjadi sudah masuk semua,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap memerhatikan saran dan masukan komisi D agar pengendalian banjir di Jakarta dapat berjalan secara berkesinambungan.

"Lalu seperti pengendalian banjir dan drainase, urusan konservasi air tanah dan air minum, air limbah dan air rob dan pesisir pantai,” tutup Yusmada. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kebanjiran di Mana-mana, Polisi Turun Tangan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Bagikan