Komisi D Minta SKPD Pemprov DKI Contoh Surabaya Tangani Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Desember 2019
Komisi D Minta SKPD Pemprov DKI Contoh Surabaya Tangani Banjir

Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi penanganan banjir untuk menjaga sinergitas kerja agar peristiwa yang kerap menghantui ibu kota itu bisa teratasi.

Seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang membidangi langsung pengendalian air harus mendapat dukungan infrastruktur berupa saluran jalan menuju sungai kecil dari Dinas Bina Marga. Begitu pun Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang membidangi langsung penanganan sampah.

Baca Juga:

BNPB: 8 Wilayah Berpotensi Terdampak Banjir

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan memberikan peringatan kepada SKPD-SKPD tersebut sebelum memasuki musim penghujan.

“Jadi yang ingin kita dorong dari pertemuan hari ini, bagaimana cara mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka harus bersinergi mengantisipasi banjir," kata Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Ia juga mengingatkan agar SKPD teknis mitra kerja komisi D mengoptimalkan program penanganan banjir. Semisal, penataan tali dan saluran, serta pengerukan sungai-sungai yang ada.

Tak kalah penting, Ida meminta jajaran SKPD itu memperkuat koordinasi sebagai bagian dari antisipasi sebelum musim penghujan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan layar monitir raksasa yang memantau kondisi Kota Surabaya dihadapan puluhan anggota DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja di ruang kerjanya, Jumat (20/12/2019).    (HO)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan layar monitir raksasa yang memantau kondisi Kota Surabaya dihadapan puluhan anggota DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja di ruang kerjanya, Jumat (20/12/2019). (Antara/HO)

"Seperti kunjungan kami kemarin di Surabaya perlu dicontoh. Itu bagus, dan tidak mahal, jadi pembuangan air di sepanjang jalan tidak perlu menuju trotoar, dan air langsung terserap ke dalam tanah," terangnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Yusmada Faizal menuturkan bahwa pihaknya sebagai SKPD teknis yang bersinggungan dengan pengendalian banjir telah berkoordinasi dengan BPBD.

Baca Juga:

Datangi Gereja Kristoforus, Anies Dicurhati Soal Banjir

“Jadi kami pastikan semua tim kita ini bergerak, meskipun hujan itu tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Kita sudah berkomunikasi dengan grup WA, jadi kalau hujan dengan intensitas tinggi terjadi sudah dikasih tahu oleh BPBD bahwa akan terjadi hujan dengan intensitas sekian, dan tolong untuk bersiap. Jadi selalu ada pergerakan informasi-informasi yang akan terjadi sudah masuk semua,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap memerhatikan saran dan masukan komisi D agar pengendalian banjir di Jakarta dapat berjalan secara berkesinambungan.

"Lalu seperti pengendalian banjir dan drainase, urusan konservasi air tanah dan air minum, air limbah dan air rob dan pesisir pantai,” tutup Yusmada. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kebanjiran di Mana-mana, Polisi Turun Tangan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
BPBD DKI Sebut Banjir di Jakarta Sudah Surut, Turunkan Personel untuk Pantau Kondisi Genangan
BPBD DKI sebut banjir di Jakarta sudah surut. Personel pun diturunkan untuk memantau kondisi genangan.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
BPBD DKI Sebut Banjir di Jakarta Sudah Surut, Turunkan Personel untuk Pantau Kondisi Genangan
Indonesia
42 RT di Jakarta Terendam Banjir, BPBD: Genangan Terus Meluas Hingga Malam Hari
BPBD DKI melaporkan 42 RT di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras dan kenaikan pintu air. Personel dikerahkan untuk percepatan penanganan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 November 2025
42 RT di Jakarta Terendam Banjir, BPBD: Genangan Terus Meluas Hingga Malam Hari
Indonesia
Banjir Jakarta Meluas, Pintu Air Mayoritas Siaga Tiga
Hujan itu pula menyebabkan kenaikan Pos Sunter Hulu Siaga/Siaga 2, Pos Angke Hulu Waspada/Siaga 3.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Banjir Jakarta Meluas, Pintu Air Mayoritas Siaga Tiga
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Bagikan