Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
 
                DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan mitigasi banjir di Jakarta menjadi sorotan utama Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike, menyampaikan rekomendasi ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Senin (28/7).
Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa. Hal ini bertujuan agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dan menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Baca juga:
Berbagai permasalahan infrastruktur juga dibahas, termasuk potensi hambatan aliran air saat banjir akibat peninggian jembatan di atas kali, seperti yang terjadi di Jatipadang, Jakarta Selatan.
Untuk penanganan banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta memprioritaskan pembangunan dan perbaikan saluran U-ditch di area padat penduduk, serta pengadaan alat berat yang sesuai.
Komisi D juga mengusulkan pelimpahan anggaran pemeliharaan ke Suku Dinas (Sudin) agar pengerukan saluran lebih optimal. Inventarisasi saluran air sempit di RW kumuh juga didorong sebagai dasar penanganan genangan.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) didorong untuk meningkatkan pengendalian pembangunan, menindak pelanggaran tata ruang, dan memastikan kesiapan lahan sebelum proyek infrastruktur dimulai.
Baca juga:
Misteri Kematian Diplomat Arya Terjawab, Kompolnas: Tinggal Diumumkan Polda
Peningkatan fasilitas di rumah susun, seperti CCTV, pencahayaan, suplai air, dan sistem mitigasi kebakaran, serta peningkatan kualitas permukiman padat penduduk juga menjadi perhatian.
Dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) diminta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat RT/RW melalui insentif dan kolaborasi CSR.
Komisi D juga menekankan pentingnya monitoring pergerakan sampah dari sumber hingga TPST Bantargebang, serta mencari solusi khusus untuk pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      



