Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan mitigasi banjir di Jakarta menjadi sorotan utama Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike, menyampaikan rekomendasi ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Senin (28/7).

Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa. Hal ini bertujuan agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dan menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Baca juga:

DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP

Berbagai permasalahan infrastruktur juga dibahas, termasuk potensi hambatan aliran air saat banjir akibat peninggian jembatan di atas kali, seperti yang terjadi di Jatipadang, Jakarta Selatan.

Untuk penanganan banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta memprioritaskan pembangunan dan perbaikan saluran U-ditch di area padat penduduk, serta pengadaan alat berat yang sesuai.

Komisi D juga mengusulkan pelimpahan anggaran pemeliharaan ke Suku Dinas (Sudin) agar pengerukan saluran lebih optimal. Inventarisasi saluran air sempit di RW kumuh juga didorong sebagai dasar penanganan genangan.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) didorong untuk meningkatkan pengendalian pembangunan, menindak pelanggaran tata ruang, dan memastikan kesiapan lahan sebelum proyek infrastruktur dimulai.

Baca juga:

Misteri Kematian Diplomat Arya Terjawab, Kompolnas: Tinggal Diumumkan Polda

Peningkatan fasilitas di rumah susun, seperti CCTV, pencahayaan, suplai air, dan sistem mitigasi kebakaran, serta peningkatan kualitas permukiman padat penduduk juga menjadi perhatian.

Dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) diminta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat RT/RW melalui insentif dan kolaborasi CSR.

Komisi D juga menekankan pentingnya monitoring pergerakan sampah dari sumber hingga TPST Bantargebang, serta mencari solusi khusus untuk pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu.

#Infrastruktur #DPRD DKI Jakarta #Banggar DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan