Kolaborasi Gelar Vaksinasi Massal, Kapolri Harap Sinergi Polri-BEM UI Berlanjut

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 September 2021
Kolaborasi Gelar Vaksinasi Massal, Kapolri Harap Sinergi Polri-BEM UI Berlanjut

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal antara Polri dengan BEM SI di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8). (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8).

Seribu dosis vaksin sinovac disediakan dengan target mahasiswa maupun masyarakat umum dengan bantuan 42 orang tenaga vaksinator. Selain menggelar vaksinasi, Polri juga menyerahkan paket sembako yang diberikan kepada mereka yang telah divaksin.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Diberikan, Sertifikat Harus Disimpan

Sigit berharap, sinergi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin perhari akan segera terwujud.

"Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam tinjauannya.

Ia mengapresiasi peran aktif BEM SI dalam upaya percepatan vaksinasi ini. Dimana telah beberapa kali berkolaborasi dengan Polri melakukan kegiatan serupa, diantaranya dua kali di Kampus Stan dengan total 2.500 dosis vaksin.

Mantan Kapolda Banten ini berharap kolaborasi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dengan melibatkan simpul-simpul BEM Universitas yang ada di Indonesia tergabung dalam BEM SI.

"Harapan kita, target pencapaian dua juta dosis vaksinasi dalam sehari betul-betul bisa kita wujudkan," tekan Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal antara Polri dengan BEM SI di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8). (MP/Kanugraha)

Sigit mengingatkan agar proses kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang mulai dilonggarkan diperhatikan. Sehingga, pada saat PTM mulai dilakukan tidak mengakibatkan lonjakan kasus.

Salah satunya bagaimana masyarakat yang melakukan aktivitas di bidang pendidikan harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat

"Dan yang paling penting agar kegiatannya betul-betul yakin bahwa kita dalam kondisi aman, memiliki imunitas yang lebih menghadapi COVID-19, mau tidak mau harus divaksin," ujar mantan Kabareskrim ini.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dokumen Bank Dunia Tetapkan COVID-19 Sampai Tahun 2025

Sigit menyebut, pembelajaran secara langsung tatap muka ingin dilonggarkan maka harus dilakukan vaksin. Karena ke depan, vaksin menjadi syarat utama untuk seluruh aktivitas kegiatan masyarakat.

"Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kembali ajakan untuk menjaga protokol kesehatan "Ayo pakai Masker Ayo Segera Vaksin" pungkas Sigit. (Knu)

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Vaksinasi #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan