Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 25 Maret 2023
Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Konferensi pers pengumuman piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau ada (parpol) yang mau gabung kan kita harus lihat-lihat gitu kan, jadi tentu banyak hal. Biasanya anak sholeh rezekinya itu tahu-tahu datang saja gitu," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya yang mewakili partainya di Tim Kecil saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Koalisi 3 Partai Usung Anies Teken Piagam Kesepakatan

Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan KPP belum melakukan deklarasi bersama secara besar-besaran dengan ketiga ketua umum parpol koalisi.

"Tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung," ujarnya.

Willy menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan banyak parpol untuk bergabung dalam sekoci koalisinya guna memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

"Intensitas komunikasi itulah yang kemudian menjadi ice breaker untuk kemudian terbentuknya koalisi yang jauh lebih besar," ucapnya.

Dia menyebut KPP merupakan koalisi yang memiliki perkembangan cepat dibandingkan koalisi lain dengan adanya piagam koalisi berikut bakal capres yang diusungnya sebagai salah satu strategi untuk menggaet masuknya parpol lain.

"Strateginya satu saja, Anies jadi presiden menang Pilpres 2024, taktiknya banyak hal. Taktiknya tiga partai ini sebagai modal dasar cukup, tapi kemudian kita harus lihat kalau toh ada tetangga yang tidak mencapai kesepakatan (membentuk koalisi), kenapa kita tidak bersama-sama (KPP)?" tuturnya.

Willy mengatakan pihaknya masih terus membuka kesempatan parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisinya sebelum akhirnya deklarasi bersama KPP dilakukan secara besar-besaran.

"Kesabaran itu menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun strategi-strategi jadi kita bisa melihat ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa untuk kemudian bisa mendapatkan rezeki anak soleh (parpol lain gabung) tadi," katanya

Willy menyebut Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS sudah satu frekuensi. Dia pun optimistis ketiga partai itu masih akan solid dalam KPP dan tidak berpaling pada koalisi lain.

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

"Apakah ini akan berkurang? Insyaallah tidak. Kita justru sedang bekerja bagaimana meningkatkan adanya tambahan partai sebagai energi baru," imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyebut koalisinya tidak eksklusif dan masih membuka kesempatan bergabungnya parpol lain guna memperluas basis massa untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Dan itu dilakukan oleh (bakal) capresnya sendiri, oleh Pak Anies, berkomunikasi dengan partai lain dan juga dilakukan oleh kami para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini," katanya.

Bahkan, Sohibul menambahkan ada ketua umum partai politik di luar KPP yang menawarkan diri menjadi bakal cawapres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

"Ya, tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres," kata Sohibul.

Namun, dia menekankan mekanisme internal koalisinya dalam menentukan bakal cawapres. Koalisinya juga telah menyerahkan mandat kepada Anies untuk memilih pasangan duetnya pada Pilpres 2024.

"Tentu kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal sudah ada nih bertiga. Ya, tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan, apa yang berkembang dari tim tiga ini," ucapnya.

Sohibul menyebut bahwa parpol di KPP telah mengusulkan sejumlah nama bakal cawapres, mulai dari kader partainya hingga figur potensial lainnya.

"Sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Yang jelas, dari PKS ada Kang Aher (Ahmad Heryawan), dari Demokrat ada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dari NasDem ada Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika (Andika Perkasa). Kemudian ada juga Mbak Yenny (Yenny Wahid) itu juga ada muncul," kata Sohibul. (*)

Baca Juga:

Cak Imin: Koalisi Gerindra-PKB Solid

#Partai Politik #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan