Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 25 Maret 2023
Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Konferensi pers pengumuman piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau ada (parpol) yang mau gabung kan kita harus lihat-lihat gitu kan, jadi tentu banyak hal. Biasanya anak sholeh rezekinya itu tahu-tahu datang saja gitu," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya yang mewakili partainya di Tim Kecil saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Koalisi 3 Partai Usung Anies Teken Piagam Kesepakatan

Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan KPP belum melakukan deklarasi bersama secara besar-besaran dengan ketiga ketua umum parpol koalisi.

"Tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung," ujarnya.

Willy menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan banyak parpol untuk bergabung dalam sekoci koalisinya guna memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

"Intensitas komunikasi itulah yang kemudian menjadi ice breaker untuk kemudian terbentuknya koalisi yang jauh lebih besar," ucapnya.

Dia menyebut KPP merupakan koalisi yang memiliki perkembangan cepat dibandingkan koalisi lain dengan adanya piagam koalisi berikut bakal capres yang diusungnya sebagai salah satu strategi untuk menggaet masuknya parpol lain.

"Strateginya satu saja, Anies jadi presiden menang Pilpres 2024, taktiknya banyak hal. Taktiknya tiga partai ini sebagai modal dasar cukup, tapi kemudian kita harus lihat kalau toh ada tetangga yang tidak mencapai kesepakatan (membentuk koalisi), kenapa kita tidak bersama-sama (KPP)?" tuturnya.

Willy mengatakan pihaknya masih terus membuka kesempatan parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisinya sebelum akhirnya deklarasi bersama KPP dilakukan secara besar-besaran.

"Kesabaran itu menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun strategi-strategi jadi kita bisa melihat ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa untuk kemudian bisa mendapatkan rezeki anak soleh (parpol lain gabung) tadi," katanya

Willy menyebut Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS sudah satu frekuensi. Dia pun optimistis ketiga partai itu masih akan solid dalam KPP dan tidak berpaling pada koalisi lain.

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

"Apakah ini akan berkurang? Insyaallah tidak. Kita justru sedang bekerja bagaimana meningkatkan adanya tambahan partai sebagai energi baru," imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyebut koalisinya tidak eksklusif dan masih membuka kesempatan bergabungnya parpol lain guna memperluas basis massa untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Dan itu dilakukan oleh (bakal) capresnya sendiri, oleh Pak Anies, berkomunikasi dengan partai lain dan juga dilakukan oleh kami para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini," katanya.

Bahkan, Sohibul menambahkan ada ketua umum partai politik di luar KPP yang menawarkan diri menjadi bakal cawapres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

"Ya, tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres," kata Sohibul.

Namun, dia menekankan mekanisme internal koalisinya dalam menentukan bakal cawapres. Koalisinya juga telah menyerahkan mandat kepada Anies untuk memilih pasangan duetnya pada Pilpres 2024.

"Tentu kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal sudah ada nih bertiga. Ya, tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan, apa yang berkembang dari tim tiga ini," ucapnya.

Sohibul menyebut bahwa parpol di KPP telah mengusulkan sejumlah nama bakal cawapres, mulai dari kader partainya hingga figur potensial lainnya.

"Sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Yang jelas, dari PKS ada Kang Aher (Ahmad Heryawan), dari Demokrat ada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dari NasDem ada Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika (Andika Perkasa). Kemudian ada juga Mbak Yenny (Yenny Wahid) itu juga ada muncul," kata Sohibul. (*)

Baca Juga:

Cak Imin: Koalisi Gerindra-PKB Solid

#Partai Politik #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Bagikan