Koalisi Indonesia Maju Cari Calon Kepala Daerah yang Satu Tujuan dengan Prabowo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 Juni 2024
Koalisi Indonesia Maju Cari Calon Kepala Daerah yang Satu Tujuan dengan Prabowo

Sekjen PAN Eddy Soeparno (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) merapatkan barisan menuju Pilkada Serentak 2024. Salah satu tujuannya untuk mengusung calon yang memiliki tujuan sama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto kelak.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan Pilkada 2024 tidak sekadar memenangkan calon kepala daerah yang diusung koalisi partai.

"Tetapi kan ada strategi politik yang besar di belakang,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/6).

Dia menilai, pilkada kali ini merupakan strategi politik besar agar seluruh program dan kebijakan pemerintah sejalan dari pusat hingga daerah.

Baca juga:

Soal Jatah Menlu dari Prabowo, Ini Kata Meutya Hafid

"Agar seluruh kebijakan yang ada baik itu dari pemerintah pusat itu bisa kemudian diteruskan, dialirkan sampai pemerintah provinsi, kabupaten, kota, biar dilaksanakan secara bersama-sama, berbarengan, beriringan," jelas Eddy.

Untuk itu, para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju makin intens bertemu membahas koalisi di Pilkada 2024.

"Pertemuan-pertemuan secara teratur, berkala, itu selalu terjadi," ujar Eddy.

Apalagi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 berlangsung akhir Agustus. Nama-nama bakal calon kepala daerah sudah banyak yang muncul sehingga perlu dipertimbangkan siapa yang layak maju.

"Kami segera mengerucut koalisi itu, pasangannya, dan lain-lain. Jadi, saya yakin itu bisa terlaksana segera," tutup Eddy.

Baca juga:

Tim Prabowo dan Sri Mulyani Sepakat Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Seperti diketahui, tahapan Pilkada Serentak dimulai 24-26 Agustus 2024 yakni pendaftaran pasangan calon. Lalu tanggal 25 September sampai 23 November adalah masa kampanye.

Kemudian, 27 November merupakan waktu pemungutan suara pilkada. Hingga akhirnya 27 November sampai 16 Desember adalah tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara.

#PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan