KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, Demokrat Jateng Gelar Tasyakuran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 03 April 2021
KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, Demokrat Jateng Gelar Tasyakuran

Kader Partai Demokrat Soloraya menggelar aksi menolak KLB kubu Moeldoko. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumut kubu Moeldoko. Penolakan tersebut mendapatkan apresiasi dari pimpinan partai Demokrat di daerah termasuk di Solo, Jawa Tengah.

Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto mengaku sangat bersyukur dengan penolakan Kemenkumham atas hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Menurutnya, penolakan tersebut memperkuat jika KLB Deli Serdang Ilegal.

Baca Juga:

Elite Partai Demokrat Ungkit 'Dosa' Moeldoko dalam Operasi Sajadah 2011

"Yang jelas kami bersyukur dengan penolakan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang," ujar Supriyanto, Jumat (2/4).

Dikatakannya, sejak awal pihaknya sudah optimistis bahwa pemerintah akan menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko. Dalam KLB tersebut tidak sesuai AD/ART partai.

"KLB diselenggarakan secara ilegal. Kami sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat didaerah merasa bersyukur atas keputusan Kemenkumham tersebut," tutur dia.

Kader Partai Demokrat Soloraya menggelar aksi menolak KLB kubu Moeldoko. (MP/Ismail)

Mantan anggota DPRD Solo ini menyebut keputusan itu diambil Kemenkumham sudah didasari pertimbangan yang obyektif. Dengan hasil ini, Partai Demokrat di 35 kabupaten/kota akan menggelar doa syukur di Salatiga, Jawa Tengah pada 4-5 April mendatang.

"Rencananya acara tersebut akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," katanya.

Baca Juga:

Kubu AHY Pertanyakan Klaim Moeldoko Soal Pergeseran Ideologi Demokrat

Ia menambahkan acara tersebut sekaligus sebagai ajang konsolidasi partai. Partai Demokrat di Solo dan sekitarnya sejak awal menolak digelarnya KLB di Deli Serdang serta memastikan tetap tunduk pada AHY. (Ismail/Jawa Tengah)

#Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - 8 menit lalu
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Bagikan