Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 07 Desember 2020
Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Guru Besar Ilmu Elektro Universitas Trisakti Samuel Hendra Tirtamihardja (HT) mengirimkan hak jawab atas artikel 'KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti' yang tayang di MerahPutih.com, Senin 30 November lalu.

Klarifikasi Prof Samuel disampaikan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jalan Menuju Matahari melalui surat tertanggal 1 Desember 2020. Tim kuasa hukum memakai dasar hak jawab dan hak koreksi merujuk Pasal 5, Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor. 40/1999 tentang Pers. Berikut poin klarifikasi Profesor Guru Besar Trisakti itu:

Kop surat
Kop Surat Hak Jawab dari LBH Jalan Menuju Matahari (MP)

1. Klien secara jelas dan terang benderang tidak terlibat dalam dugaan kasus korupsi PT Jasindo dengan tersangka Budi Tjahjono.

Klien lain adalah warga negara yang taat hukum serta mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Ayat 3, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pada tanggal 22 Desember 2017, klien kami telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi sebagaimana yang termuat dalam surat panggilan No. Spgl-6339/23/11/2017. Kemudian pada 30 November 2002, klien dijadwalkan oleh KPK untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang (TPPI) yang dilakukan oleh tersangka Budi Tjahjono.

Klien secara jelas dan terang tidak memiliki keterlibatan baik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang maupun korupsi Jasindo dan hanya menjadi saksi dalam panggilan tersebut.

2. Klien pada surat panggilan KPK No. Spgl-5532/Dik.01.00/23/11/2020 berstatus sebagai saksi.

Secara tegas melalui surat ini, kami sampaikan bahwa klien berstatus sebagai saksi dan tidak memiliki kaitan sama sekali perihal dugaan tindak pidana korupsi Jasindo. Klien yang berstatus sebagai saksi diatur dalam ketentuan Pasal 1, Angka 26, UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Dengan berpedoman pada isi surat dari KPK yang pada pokoknya memanggil klien sebagai saksi pada perkara tersebut, secara jelas dan terang diketahui bahwa klien tidak terlibat dan tidak memiliki keterkaitan dengan adanya dugaan TPPU di Jasindo sebagaimana yang termuat dalam berbagai berita dan media massa. Klien selama masa hidupnya telah memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dan merupakan insan cendikiawan yang memiliki reputasi baik di dunia pendidikan.

Oleh karenanya, kami meminta bantuan kepada seluruh media massa untuk secara berimbang dan tidak memuat judul-judul berita yang cenderung menimbulkan tafsir yang negatif kepada guru besar Universitas Trisakti (Samuel H.T./klien) sebagai pihak yang seolah-olah memiliki keterkaitan baik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang maupun korupsi Jasindo yang diduga dilakukan oleh tersangka Budi Tjahjono.

3. Klien tidak memiliki keterlibatan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka

Tersangka pada tahun 2010 membeli rumah warisan orang tua klien yang beralamat di Tirtayasa X dengan menggunakan jasa agen/perantara/broker properti. Adapun hubungan yang terjalin antara klien dan tersangka adalah penjual dan pembeli.

Klien tidak mengenal lebih jauh tentang tersangka dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka. Oleh karena itu, klien kami menolak untuk dikaitkan/dilibatkan lebih jauh dengan segala tindakan dari tersangka.

Demikian hak jawab dari LBH Jalan Menuju Matahari, selaku kuasa hukum Samuel H.T. untuk diketahui oleh masyarakat luas. (*)

Baca Juga:

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT. Asuransi Jasindo dari Rutan KPK ke Sukamiskin

#Universitas Trisakti #KPK #Hak Jawab
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan