Klaim PSI Terkait Karangan Bunga Dukungan Interplasi Formula E

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 04 September 2021
Klaim PSI Terkait Karangan Bunga Dukungan Interplasi Formula E

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI menyikapi kiriman karangan bunga yang terus berjajar di halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Karangan bunga tersebut berisikan dukungan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terkait ajang balap Formula E.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana menilai, kiriman karangan bunga ini menunjukkan masyarakat juga menginginkan kejelasan penggunaan uang rakyat melalui interpelasi Formula E.

Baca Juga:

Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

"Semoga keinginan rakyat atas interpelasi ini dapat ditangkap oleh Pimpinan Partai-Partai lain sehingga makin banyak yang bergabung dalam upaya membuka tabir gelap formula E,” ujarnya.

Justin menuturkan interpelasi sesungguhnya akan menjadi ajang bagi Gubernur Anies Baswedan untuk secara transparan mempertanggungjawabkan semua agenda terkait Formula E, sehingga masyarakat tahu keseluruhan detail mulai dari perencanaan, total biaya pengeluaran dan berapa yang sudah dibayarkan.

"Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan detail mengenai program yang digelar dengan uang rakyat tersebut," ujar Justin.

Formula E
Formula E. (Instagram Formula E)

Menurutnya, hak interpelasi seharusnya tidak dihindari karena hanya merupakan forum tanya jawab yang diatur dalam Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

"Interpelasi adalah hak yang menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Malah seharusnya Gubernur Anies menggunakan forum ini untuk menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Formula E dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies

#Formula E #DPRD #DPRD Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Bagikan