Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 03 September 2021
Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi kiriman puluhan karangan bunga yang bernuasa dukungan PDIP dan PSI gunakan hak interpelasi mobil balap Formula E.

Menurutnya, sah-sah saja masyarakat menyampaikan aspirasi karena Indonesia merupakan negara demokrasi. "Biasa kan, negara, ibu kota provinsi yang demokratis," ucap Riza di Jakarta, Jumat (3/9).

Baca Juga

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Politikus berasal Gerindra ini mengatakan, sebuah kebijakan yang akan diambil pemerintah pasti ada warga yang pro dan juga yang kontra. Tapi semua harus sesuai aturan koridor hukum atau mekanisme yang ada.

"Semua punya kesempatan yang sama, ada yang setuju, juga ada yang menolak, ada yang mendukung dan ada yang tidak setuju," paparnya.

Pada hakikatnya Pemerintah DKI menghormati semua pendapat, masukan yang dilancarkan masyarakat, asalnya apa yang mereka utarakan tak menyalahi aturan.

"Kami tidak ingin mengintervensi atau mencampuri. semua sesuai ketentuan, tentu juga banyak yang menolak dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan karangan bunga mendukung hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana perhelatan Formula E membanjiri di halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. Foto: MP/Asropih
Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. Foto: MP/Asropih

Sekitar pukul 12.30 WIB sudah sebanyak 16 karangan bunga yang terpampang di halaman kantor Legislator Kebon Sirih. Karangan bunga ini diketahui sudah nampang sejak Kamis (1/9) sore kemarin di lokasi tersebut.

Sebagaian besar, kalimat di karangan bunga tersebut sebagai aksi dukungan Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggunakan hak interpelasi Formula E.

"Terima kasih PDIP & PSI sudah mengawal uang rakyat. Ayo tolak Formula E yg habiskan dana rakyat," tulis SOLIDARITAS WARGA DUAFA JAKARTA.

"Berduka cita, tujuh partai DPRD-DKI tidak bela rakyat DKI dukung Interpelasi-selamatkan uang rakyat DKI," tulis GWJ DKI 3.

PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

Ada 25 anggota PDIP yang tanda tangan sedangkan PSI ada 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib hak interpelasi dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.

"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rasyidi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan, APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI.

Diketahui juga ada 7 Fraksi DPRD DKI yang menolak hak interpelasi Formula E. Hingga kepala 7 fraksi tersebut menggelar silahturahmi ke Rumah Dinas Gubernur Anies Baswedan di Menteng, Jakarta Pusat. Diklaim juga jika 73 anggota DPRD DKI dari 7 fraksi tersebut tidak setuju adanya interpelasi. (Asp)

Baca Juga

Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan