Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 September 2021
Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menduga, hanya segelintir orang yang mengirimkan karangan bunga di halaman gedung DPRD DKI dengan kalimat dukungan hak interpelasi untuk Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana perhelatan Formula E.

Dewi bilang, aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.

Dugaan tersebut ia simpulkan karena di mana nama pengirim karangan bunga dukungan Ahok dan interpelasi tersebut tidak jelas, serta kalimat yang tertulis hampir mirip.

Baca Juga:

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19, lanjut Dewi, masyarakat lebih memilih membeli keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang membelanjakan karangan bunga demi membela PDIP dan PSI gulirkan interpelasi.

"Jadi dugaannya orangnya dari yang itu-itu saja, bukan murni dari rakyat. Karena sekarang kan pandemi berkepanjangan di mana duit lagi sulit dan fokus rakyat kepada kesehatan dan ekonomi yang terpuruk mana sanggup beli karangan bunga," ucap Dewi saat dikonfirmasi Merahputih.com, Jumat (3/9).

Sehingga ucap Dewi, barisan sakit hati Pilkada DKI 2017 lalu menjadi dalang dari pengirim karangan bunga dukungan hak interpelasi. Terlebih partai pengusul hak interpelasi PDIP dan PSI merupakan partai pengusung dan pendukung Ahok.

"Sehingga dugaan barisan sakit hati karena kalah juga gak salah. Sehingga wajar dugaan seperti itu karen manuver yang dilakukan mirip dan sama," papar Dewi.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, sah-sah saja mengkritik pemerintahan dengan membanjiri karangan bunga. Tapi, cara semacam ini sudah lama dan basi, lantaran cuma menjiplak aksi lama.

Harusnya mereka mengkritik atau komunikasi ke pemerintah baik legislator dan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dengan menyampaikan gagasan kekinian jika ingin mendapatkan simpati rakyat.

Baca Juga:

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengkritik pemerintah dengan membuat diskusi virtual di media sosial. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui langsung gagasan yang dilancarkan. Bukan lagi dengan mengirimkan karangan bunga.

"Buat infografis atau komik di medsos plus diskusi webinar, IG, Youtube tentang hal tersebut," paparnya.

Dewi menilai, aksi kritikan dengan membanjiri karangan bunga akan terus berlanjut jika Gubernur Anies Baswedan berkuasa kembali di ibu kota. Menurutnya, ada pihak yang diuntungkan dengan aksi ini, sehingga membiarkan hal tersebut terus terjadi dan terulang.

"Akan terus berlanjut kecuali nanti RI 1 ganti dimana polarisasi bisa dihentikan oleh RI 1 siapa pun yang menjabat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan