Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati


Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menduga, hanya segelintir orang yang mengirimkan karangan bunga di halaman gedung DPRD DKI dengan kalimat dukungan hak interpelasi untuk Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana perhelatan Formula E.
Dewi bilang, aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.
Dugaan tersebut ia simpulkan karena di mana nama pengirim karangan bunga dukungan Ahok dan interpelasi tersebut tidak jelas, serta kalimat yang tertulis hampir mirip.
Baca Juga:
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19, lanjut Dewi, masyarakat lebih memilih membeli keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang membelanjakan karangan bunga demi membela PDIP dan PSI gulirkan interpelasi.
"Jadi dugaannya orangnya dari yang itu-itu saja, bukan murni dari rakyat. Karena sekarang kan pandemi berkepanjangan di mana duit lagi sulit dan fokus rakyat kepada kesehatan dan ekonomi yang terpuruk mana sanggup beli karangan bunga," ucap Dewi saat dikonfirmasi Merahputih.com, Jumat (3/9).
Sehingga ucap Dewi, barisan sakit hati Pilkada DKI 2017 lalu menjadi dalang dari pengirim karangan bunga dukungan hak interpelasi. Terlebih partai pengusul hak interpelasi PDIP dan PSI merupakan partai pengusung dan pendukung Ahok.
"Sehingga dugaan barisan sakit hati karena kalah juga gak salah. Sehingga wajar dugaan seperti itu karen manuver yang dilakukan mirip dan sama," papar Dewi.

Menurut dia, sah-sah saja mengkritik pemerintahan dengan membanjiri karangan bunga. Tapi, cara semacam ini sudah lama dan basi, lantaran cuma menjiplak aksi lama.
Harusnya mereka mengkritik atau komunikasi ke pemerintah baik legislator dan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dengan menyampaikan gagasan kekinian jika ingin mendapatkan simpati rakyat.
Baca Juga:
PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengkritik pemerintah dengan membuat diskusi virtual di media sosial. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui langsung gagasan yang dilancarkan. Bukan lagi dengan mengirimkan karangan bunga.
"Buat infografis atau komik di medsos plus diskusi webinar, IG, Youtube tentang hal tersebut," paparnya.
Dewi menilai, aksi kritikan dengan membanjiri karangan bunga akan terus berlanjut jika Gubernur Anies Baswedan berkuasa kembali di ibu kota. Menurutnya, ada pihak yang diuntungkan dengan aksi ini, sehingga membiarkan hal tersebut terus terjadi dan terulang.
"Akan terus berlanjut kecuali nanti RI 1 ganti dimana polarisasi bisa dihentikan oleh RI 1 siapa pun yang menjabat," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
