Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 September 2021
Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menduga, hanya segelintir orang yang mengirimkan karangan bunga di halaman gedung DPRD DKI dengan kalimat dukungan hak interpelasi untuk Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana perhelatan Formula E.

Dewi bilang, aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.

Dugaan tersebut ia simpulkan karena di mana nama pengirim karangan bunga dukungan Ahok dan interpelasi tersebut tidak jelas, serta kalimat yang tertulis hampir mirip.

Baca Juga:

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19, lanjut Dewi, masyarakat lebih memilih membeli keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang membelanjakan karangan bunga demi membela PDIP dan PSI gulirkan interpelasi.

"Jadi dugaannya orangnya dari yang itu-itu saja, bukan murni dari rakyat. Karena sekarang kan pandemi berkepanjangan di mana duit lagi sulit dan fokus rakyat kepada kesehatan dan ekonomi yang terpuruk mana sanggup beli karangan bunga," ucap Dewi saat dikonfirmasi Merahputih.com, Jumat (3/9).

Sehingga ucap Dewi, barisan sakit hati Pilkada DKI 2017 lalu menjadi dalang dari pengirim karangan bunga dukungan hak interpelasi. Terlebih partai pengusul hak interpelasi PDIP dan PSI merupakan partai pengusung dan pendukung Ahok.

"Sehingga dugaan barisan sakit hati karena kalah juga gak salah. Sehingga wajar dugaan seperti itu karen manuver yang dilakukan mirip dan sama," papar Dewi.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, sah-sah saja mengkritik pemerintahan dengan membanjiri karangan bunga. Tapi, cara semacam ini sudah lama dan basi, lantaran cuma menjiplak aksi lama.

Harusnya mereka mengkritik atau komunikasi ke pemerintah baik legislator dan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dengan menyampaikan gagasan kekinian jika ingin mendapatkan simpati rakyat.

Baca Juga:

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengkritik pemerintah dengan membuat diskusi virtual di media sosial. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui langsung gagasan yang dilancarkan. Bukan lagi dengan mengirimkan karangan bunga.

"Buat infografis atau komik di medsos plus diskusi webinar, IG, Youtube tentang hal tersebut," paparnya.

Dewi menilai, aksi kritikan dengan membanjiri karangan bunga akan terus berlanjut jika Gubernur Anies Baswedan berkuasa kembali di ibu kota. Menurutnya, ada pihak yang diuntungkan dengan aksi ini, sehingga membiarkan hal tersebut terus terjadi dan terulang.

"Akan terus berlanjut kecuali nanti RI 1 ganti dimana polarisasi bisa dihentikan oleh RI 1 siapa pun yang menjabat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan