Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 September 2021
Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menduga, hanya segelintir orang yang mengirimkan karangan bunga di halaman gedung DPRD DKI dengan kalimat dukungan hak interpelasi untuk Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana perhelatan Formula E.

Dewi bilang, aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.

Dugaan tersebut ia simpulkan karena di mana nama pengirim karangan bunga dukungan Ahok dan interpelasi tersebut tidak jelas, serta kalimat yang tertulis hampir mirip.

Baca Juga:

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19, lanjut Dewi, masyarakat lebih memilih membeli keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang membelanjakan karangan bunga demi membela PDIP dan PSI gulirkan interpelasi.

"Jadi dugaannya orangnya dari yang itu-itu saja, bukan murni dari rakyat. Karena sekarang kan pandemi berkepanjangan di mana duit lagi sulit dan fokus rakyat kepada kesehatan dan ekonomi yang terpuruk mana sanggup beli karangan bunga," ucap Dewi saat dikonfirmasi Merahputih.com, Jumat (3/9).

Sehingga ucap Dewi, barisan sakit hati Pilkada DKI 2017 lalu menjadi dalang dari pengirim karangan bunga dukungan hak interpelasi. Terlebih partai pengusul hak interpelasi PDIP dan PSI merupakan partai pengusung dan pendukung Ahok.

"Sehingga dugaan barisan sakit hati karena kalah juga gak salah. Sehingga wajar dugaan seperti itu karen manuver yang dilakukan mirip dan sama," papar Dewi.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, sah-sah saja mengkritik pemerintahan dengan membanjiri karangan bunga. Tapi, cara semacam ini sudah lama dan basi, lantaran cuma menjiplak aksi lama.

Harusnya mereka mengkritik atau komunikasi ke pemerintah baik legislator dan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dengan menyampaikan gagasan kekinian jika ingin mendapatkan simpati rakyat.

Baca Juga:

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengkritik pemerintah dengan membuat diskusi virtual di media sosial. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui langsung gagasan yang dilancarkan. Bukan lagi dengan mengirimkan karangan bunga.

"Buat infografis atau komik di medsos plus diskusi webinar, IG, Youtube tentang hal tersebut," paparnya.

Dewi menilai, aksi kritikan dengan membanjiri karangan bunga akan terus berlanjut jika Gubernur Anies Baswedan berkuasa kembali di ibu kota. Menurutnya, ada pihak yang diuntungkan dengan aksi ini, sehingga membiarkan hal tersebut terus terjadi dan terulang.

"Akan terus berlanjut kecuali nanti RI 1 ganti dimana polarisasi bisa dihentikan oleh RI 1 siapa pun yang menjabat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan