Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengungkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen sebagai otak rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei, selain mengejutkan juga menimbulkan tanda tanya publik.
Apa kepentingan Kivlan Zen? Untuk siapa mantan Kepala Staf Kostrad ABRI itu bekerja? Apakah ia hanya pelaku tunggal atau pion bagi kelompok kepentingan lain?
Terkait keterlibatan Kivlan Zen, polisi mendapat catatan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Wakil Ketua LPSK Manager Nasution, polisi harus profesional dalam mengusut keterlibatan Kivlan Zen demi menghindari hal-hal di luar hukum untuk melakukan intervensi dalam kasus tersebut.
"Polisi harus profesional dan independen. Mereka harus membuktikan kepada publik bahwa ini murni kasus hukum. Ini dibersihkan dari irisan-irisan di luar hukum," kata Manager dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/6).
Ia menambahkan, pihaknya siap menerima laporan soal investagasi terhadap korban dalam aksi ini.
"LPSK akan siap menerima dan memproses laporan sekira ada yang melapor meminta perlindungan sesuai dengan mandat LPSK," terang Manager.
Sebelumnya, aparat kepolisian telah menangkap delapan tersangka dalam kasus pemufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana, dengan target korbannya empat tokoh nasional dan satu ketua lembaga survei. Ke delapan tersangka itu yakni HK alias I, AZ, IR dan TJ, serta AD dan AF alias VV, Kivlan Zen (KZ) dan HM.
Peran Kivlan Zen dan HM ini sangat krusial.
Ia berperan memberikan perintah kepada HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan, dan memberikan uang Rp150 juta untuk membeli beberapa pucuk senpi.
BACA JUGA: Jadi Target Pembunuhan Eksekutor Suruhan Kivlan Zen, Ini Tanggapan Yunarto Wijaya
Kunjungi RSPAD, Prabowo Jenguk Jenderal (Purn) George Toisutta yang Terbaring Sakit
Selain memberi uang kepada HK, mantan Pangkostrad ini juga berperan memberikan target operasi (TO) korban yang akan menjadi sasaran pembunuhan.
TO yang diberikan oleh Kivlan itu yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan dan pensiun Polri, Gories Mere.(Knu)
