Kisruh Desa Wadas, Fahri Hamzah Sentil Anggota DPR RI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 Februari 2022
Kisruh Desa Wadas, Fahri Hamzah Sentil Anggota DPR RI

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peristiwa kekerasan yang menimpa warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Mantan Wakil Ketua DPR itu juga mempertanyakan anggota dewan yang berasal dari dari daerah pemilihan (dapil) Desa Wadas, Purworejo.

Baca Juga

Besok, Komnas HAM Akan Temui Warga Desa Wadas dan Ganjar

"Anggota @DPR_RI dapil Wadas mana ndasmu?" cuit Fahri Hamzah lewat akun twitter pribadinya yang diunggah Kamis (10/2).

Purworejo masuk dapil Jateng VI bersama Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Kota Magelang. Dapil Jateng VI memiliki delapan perwakilan di DPR.

Adapun delapan anggota DPR itu yaitu Luqman Hakim dan Abdul Kadir Karding dari PKB, Prasetyo Hadi dari Gerindra, Sudjadi dan Vita Ervina dari PDIP, Panggah Susanto dari Golkar, Muslich Zainal Abidin dari PPP, serta Bramantyo Suwondo dari Demokrat.

Baca Juga

PKS Minta Menteri ESDM Tak Terbitkan IUP Andesit di Wadas

Fahri menegaskan, bungkamnya lembaga perwakilan adalah puncak dari kegagalan dalam Menurutnya, daulat parpol yang mereduksi daulat rakyat adalah di antara sebab yang paling utama.

"Sebelum Tahun 2024 kita harus menemukan jawaban. Jika kita ingin perbaikan!," tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Komnas HAM Desak Polisi Tarik Diri Dari Desa Wadas

#Fahri Hamzah #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Bagikan