Kiara: Reklamasi Rampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir


Perahu nelayan melintas di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan,(ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan penghentian reklamasi di berbagai daerah karena merampas ruang hidup serta berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir.
"Perampasan pesisir kita terstruktur dan masif terjadi di 16 titik area pesisir Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati di Jakarta, Selasa (4/7).
Susan mencontohkan aktivitas reklamasi dan penambangan pasir di laut sekitar Pulau Tanakek dan Sanrobone, Takalar, Sulawesi, berpotensi mengkriminalisasi masyarakat pesisir. Misalnya, pada tanggal 22 Juni 2017, tiga warga diamankan setelah melakukan penolakan penambangan.
Pusat Data dan Informasi Kiara mendapati bahwa untuk memenuhi kebutuhan material pasir, pengembang yang telah mendapatkan konsesi mengambilnya dari sejumlah pulau kecil yang berada di sekitar perairan Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Pulau Gusung Tangaya dan Kabupaten Takalar.
"Perusahaan yang melakukan pengerukan pasir di Laut Takalar, yaitu Royal Boskalis merupakan perusahaan yang juga mendapatkan tender untuk pekerjaan yang sama dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta," ungkap Susan.
Terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta, tim Sinkronisasi Anies-Sandi sudah bertemu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, dibahas status reklamasi di Jakarta.
“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengatakan bahwa reklamasi akan tetap dihentikan, “kata Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said, Selasa (20/6).
Ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta itu memang untuk mendapatkan data terbaru mengenai reklamasi sehingga Anies-Sandi bisa mengambil sikap mengenai reklamasi ke depannya.
"Biar semua jelas," kata Sudirman.
Selain itu, Sudirman juga menegaskan bahwa proses mendengarkan dari jajaran pemprov ini adalah bagian dari mendapatkan masukan sehingga arah kebijakan pasangan calon gubernur dan wagub terpilih untuk konsisten menolak reklamasi, bisa diambil dengan bijak.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh SKPD di Pemprov DKI yang terus bersikap terbuka, kooperatif, dan sangat memberi dukungan bagi tugas-tugas tim sinkronisasi," kata Sudirman Said.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi

Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar

Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur

Sudirman Said Cerita soal Pengalaman Tes Tertulis Capim KPK
Daftar Capim KPK, Sudirman Said Singgung soal Membayar 'Utang' kepada Rakyat

Mantan Tim Sukses Anies Didorong Maju Capim KPK

Sudirman Said Dukung Sohibul Iman Jadi Cagub Jakarta

Nama Sudirman Said Masuk Radar Cagub DKI NasDem

Sudirman Said Jajaki Lima Parpol untuk Maju di Pilgub Jakarta

Gagal Penuhi Syarat KTP, Kubu Sudirman Said Kritik Situs Silon KPU Sulit Diakses
