Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mantan Tim Sukses Anies Didorong Maju Capim KPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Juli 2024
Mantan Tim Sukses Anies Didorong Maju Capim KPK

Sudirman Said. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masa pendaftaran seleksi capim KPK periode 2024-2029 dimulai 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Per Jumat (12/7) pukul 16.00 WIB, sudah ada 116 peserta yang mendaftar sebagai capim KPK dan 87 orang sebagai dewan pengawas (dewas) KPK dari 693 akun teregistrasi.

Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) Praswad Nugraha mendorong mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan tokoh-tokoh berintegritas lainnya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan penyidik KPK ini, mengatakan, lembaga antirasuah butuh pimpinan yang berintegritas, serta berani dan punya penguasaan politik yang mumpuni.

"Kriteria seperti itu ada pada Sudirman Said. Ingat bagaimana beliau tak takut dicopot dari jabatannya untuk melawan Setya Novanto dalam skandal Papa Minta Saham. Tak berselang lama, KPK menetapkan Setnov jadi tersangka,” ujar Praswad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7)

Baca juga:

Eks Penyidik KPK Minta Pansel Jangan Loloskan Capim Bermasalah

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari juga memberikan dukungan kepada Sudirman Said untuk membenahi KPK.

"Banyak yang berintegritas tapi belum tentu berani, ada yang berani tapi belum teruji ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Sudirman Said sudah teruji,” ujar Feri Amsari.

Ia menilai, sepanjang karir profesionalnya, Sudirman Said banyak mendapat tugas membenahi institusi termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terlibat dalam transformasi Pertamina, menjadi tokoh kunci di balik pendirian BRR Aceh-Nias, dan membenahi Kementerian ESDM.

"Pemerintahan baru yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan partner strategis yang dapat memperkuat tata kelola, mendorong pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi. Ini diperlukan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pak Prabowo," tutur Feri.

Mantan Ketua BEM UGM Muhammad Khalid juga mendorong Sudirman Said untuk mendaftar dan berikutnya dikawal oleh gerakan anak muda sampai bisa lolos jadi Pimpinan KPK.

Baca juga:

KPK Siap Masuk Pansus Angket DPR, Audit Pengelolaan Uang Ibadah Haji 2024

"Kalau ingat, Pak Dirman adalah salah satu senior yang membidani lahirnya KPK lewat Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dulu ada Pak Erry dari MTI jadi pimpinan KPK, sekarang dorong Pak Dirman kembalikan khittah KPK," ujar Khalid.

Dengan rekam jejak seperti ini masyarakat sipil melihat bahwa Sudirman adalah figur yang dibutuhkan untuk membenahi KPK.

Sudirman Said dalam Pilpres 2024 menjadi salah satu tim sukses Anies Baswedan. Ia juga pernah ikut bertarung di Pilkada Jawa Tengah, lima tahun lalu. (*)

#Sudirman Said #KPK #Capim KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Indonesia
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Suhardiman Amby karena telah masuk dalam proses penyidikan perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
Berita Foto
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Juli 2026
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Indonesia
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong. Istri Richard berinisial E disebutnya tidak berada di rumah, sedangkan anaknya sedang kuliah di luar kota
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, yakni Mohammad Riza Chalid (MRC), IRW, BBG, AGS, MLY, NRD, dan TFK.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Indonesia
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
KPK menduga Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari sejumlah pihak melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
SETARA Institute mendesak KPK agar mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Sebab, kasus tersebut dinilai janggal.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
Bagikan