Khofifah Tambah Penerima Bantuan Sosial 2018
Mensos Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
MerahPutih.com - Kementerian Sosial berencana akan menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) seiring dengan peningkatan anggaran yang diterima pada 2018 hingga 138 persen daripada 2017.
"Tahun 2018 ada tambahan besar pada anggaran Kemensos hingga Rp 21,8 triliun," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa (24/10).
Khofifah mengungkapkan, pada 2018 alokasi anggaran yang diterima Kemensos mencapai Rp 41,3 triliun atau meningkat Rp 17,3 triliun dari tahun 2017.
Anggaran terbesar pada 2018 akan dikelola oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin yakni sebesar Rp 21,8 triliun karena adanya konversi subsidi yang semula berupa beras sejahtera menjadi bantuan sosial. "Jenis bantuan sosial ini ada dua, yakni bansos rastra dan bansos pangan nontunai," katanya.
Ada tiga skema pengalokasian Bantuan Pangan Non Tunai (BPAT) tersebut, yakni melalui konsep warung gotong royong elektronik, agen bank, dan rumah pangan kita.
"Jika di lokasi bersangkutan tidak ada agen bank atau rumah pangan kita, maka diisi dengan kehadiran e-warong untuk memperluas layanan bantuan pangan nontunai ini agar target rencana kerja pemerintah tidak meleset," katanya.
Pengalihan anggaran subsidi rastra menjadi BPNT merupakan keputusan strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pangan secara lebih komprehensif mengingat keluarga penerima manfaat dapat mengonversikan bantuan pangan dalam bentuk beras, telur, minyak goreng, dan gula.
Konversi tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ketidaktepatan waktu, sasaran, kualitas, maupun jumlah bantuan yang diberikan.
Hanya saja, kata Khofifah, pada praktik nanti distribusi bantuan di lapangan kerap menemui kendala, salah satunya datang dari pemerintah kota/kabupaten yang menjadi sasaran penyerahan bantuan.
"Sering kali, pemerintah daerah sudah menunjuk lembaga tertentu untuk menyerahkan bantuan kepada warganya," katanya.
Pihaknya akan mengintensifkan komunikasi kepada pemerintah daerah tersebut demi mengubah pemahaman mereka perihal konversi ini. "Sistem ini merupakan sesuatu yang revolusional yang butuh perubahan pola pikir agar bisa memahaminya. Sosialisasi harus terus dilakukan hingga munculnya pemahaman," katanya. (*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Viral Dituduh Jual Es Gabus dari Spons, Polisi Pastikan Dagangan Suderajat Aman
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Kabar Gembira! Dana Tunggu Korban Banjir Sumatera Rp 600 Ribu Per Bulan Segera Cair
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Strategi Jitu Khofifah dan Serikat Buruh Dukung Marsinah Dapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Turun Gunung Cari Data Anti Hoaks ke Sumber Asli
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi