Khofifah Nilai Desain Uang RP75.000 Indonesia Banget

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2020
Khofifah Nilai Desain Uang RP75.000 Indonesia Banget

Khofifah saat menerima uang Rp75.000. (Foto: Humas Pemprov Jatim).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi salah seorang penerima souvenir berupa uang baru pecahan Rp75.000 dari Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Uang anyar tersebut, diberikan Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah setelah upacara virtual 17 Agustus di Gedung Negara Grahadi.

Khofifah mengatakan, uang spesial keluaran Bank Indonesia, menjadi pengingat di usia ke-75 tahun, Indonesia dan dunia tengah berperang melawan Covid-19. Kemunculan uang ini juga menjadi bagian dari upaya negara membangun optimisme seluruh masyarakat, bahwa Indonesia akan menang melawan Covid-19 dan melanjutkan pembangunan.

Ia pun menyebut, uang pecahan baru tersebut memiliki desain yang sangat keren sejak pandangan pertama.

Baca Juga:

Uang Kemerdekaan Rp75.000 Bukan Buat Kebutuhan Pembiayaan

“Dapat kenang-kenangan uang pecahan Rp75.000 dari Pimpinan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur usai mengikuti upacara virtual Peringatan HUT Republik Indonesia Ke-75, Senin (17/8). First impression, desain uang ini sangat keren,” ujarnya dilaman media sosialnya.

Khofifah memuji pilihan gambar pada pecahan uang baru tersebut yang dinilainya “Indonesia Banget”.

“Warna-warni Indonesia begitu nampak jelas dari gambar anak-anak berpakaian adat yang mewakili daerah barat, tengah, dan timur Indonesia,” tambahnya.

Uang Kemerdekaan
Uang Kemerdekaan. (Foto: Antara)

Khofifah mengatakan, eksklusifitas uang tersebut tidak hanya karena diluncurkan saat peringatan HUT RI ke-75 dan dimasa pandemi. Namun juga jumlah uang yang dicetak BI sangat terbatas.

Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah baru Rp 75.000 khusus dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Adapun uang baru ini bukan diperuntukkan sebagai alat transaksi seperti nominal lainnya.

BI beberapa kali pernah menerbitkan uang edisi koleksi, seperti uang edisi khusus Seri 25 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Seri perjuangan Angkatan 45, Seri Save The Children, Seri Cagar Alam, dan seri lainnya.

Baca Juga:

Dapat Uang Rp75.000, FX Rudy Tegaskan Sebagai Simbol Kebhinekaan

#Uang #Bank Indonesia #Kemenkeu #Khofifah Indar Parawansa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Data Transaksi Qris Bakal Jadi Acuan Pengajuan Kredit
Jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 70,6 juta dengan 49,4 juta merchant. Destry mengatakan sebanyak 97 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Data Transaksi Qris Bakal Jadi Acuan Pengajuan Kredit
Indonesia
Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Arus Keluar Dana Masih Akan Berlanjut
MSCI mengumumkan untuk membuka konsultasi dengan pelaku pasar mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market (pasar berkembang) ke Standalone Market (pasar mandiri).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Arus Keluar Dana Masih Akan Berlanjut
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Bagikan