Khawatir Nama Menteri yang Disodorkan Diutak-Atik, Golkar Diminta Percepat Munas
Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)
Merahputih.com - Pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Partai Golkar mempercepat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (munas), guna mempermudah koordinasi roda pemerintahan Jokowi ke depan.
"Lebih cepat akan lebih baik. Karena kalau lambat, koordinasinya dengan pemerintahan ke depan akan susah," kata Pangi dihubungi di Jakarta, Kamis (11/7).
BACA JUGA: Desakan Munas Golkar Dipercepat, DPD Solo: Lebih Baik Segera Konsolidasi
Percepatan munas itu seperti dilakukan PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem yang juga mempercepat perhelatan kongres atau muktamar partai.
Sementara, salah satu agenda utama Munas Golkar adalah penentuan ketua umum ke depan. Jika ketum baru Golkar sudah ditentukan sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf Oktober 2019 mendatang, maka koordinasi dengan pemerintah akan lebih mudah.
Dia menekankan ketua umum partai berhak merekomendasikan nama kader terbaik partai jika diminta oleh Presiden Jokowi.
Oleh karenanya partai yang sudah menentukan figur ketua umum sebelum pelantikan, akan memberikan kepastian kepada presiden dan wapres terpilih terkait siapa nama kader yang diusulkan sebagai menteri, dan mengurangi tarik-menarik kepentingan.
BACA JUGA: Pengamat: Golkar Butuh Leader Agar Kuat dan Besar Lagi
"Artinya ketum baru harus sudah ditentukan sebelum pelantikan, agar nama menteri yang diusulkan tidak diutak-atik atau tidak diganggu lagi," kata dia. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini