Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi aksi penggerudukan rumah Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, oleh Forum Santri Nusantara pada Selasa (14/10).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Atalia yang dinilai tidak memiliki empati terhadap tragedi yang menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo. Ia sebelumnya menyebut bahwa rencana penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren tersebut perlu dikaji ulang.

Menanggapi hal itu, Sarmuji menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.

“Bu Atalia tidak bermaksud untuk melarang Al Khoziny mendapatkan dana dari APBN,” kata Sarmuji kepada awak media, Rabu (14/10).

Baca juga:

Buntut Tayangan Diduga Penghakiman Sepihak Pesantren, DPR-KPI Kompak Mau 'Coret' Program Pembawa Gaduh

Ia menambahkan, Atalia sejalan dengan sikap Fraksi Golkar yang mendukung agar pesantren memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperoleh dana pendidikan dari negara.

Menurutnya, dengan adanya dasar hukum yang jelas, negara dapat hadir tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi juga secara berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan pesantren.

“Dengan demikian, negara tidak hadir hanya saat bencana saja, tetapi bisa hadir secara kontinyu. Cantolan hukumnya menjadi lebih jelas,” pungkas Sarmuji.

Baca juga:

PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny.

Ia menilai mekanisme penyaluran dana negara harus dilakukan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari. (Pon)