Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Maaf atas Pernyataan Kontroversi Kadernya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Juli 2021
Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Maaf atas Pernyataan Kontroversi Kadernya

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. ANTARA/HO-PAN/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum (Ketum) DPP PAN Zulkifli Hasan menyampaikan permintaan maaf atas tindakan dan pernyataan beberapa kader partainya yang kurang sensitif pada situasi serta kondisi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19.

"Atas nama PAN, saya meminta maaf untuk tindakan dan pernyataan kader saya yang kurang sensitif pada situasi yang ada," kata Zulkifli dalam akun Twitter resmi miliknya, di Jakarta, Kamis (15/7) malam.

Dia mengatakan, telah menegur tiga kader PAN yang membuat pernyataan kontroversial tersebut.

Baca Juga:

KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Zulkifli mengatakan, PAN memang berduka atas meninggalnya dua anggota DPR asal PAN, yaitu Ali Taher Parasong dan John Mirin yang wafat karena terpapar COVID-19.

"Jaga akhlak, perilaku, dan ucapan, saya sudah menegur serta mengingatkan teman-teman itu bahwa memang kita berduka karena dua anggota DPR dari Fraksi PAN wafat. Namun yang wafat dan meninggal bukan hanya kader PAN, tetap rakyat lebih banyak lagi yang menderita," ujarnya.

Karena itu, dia meminta para kader PAN tidak berdiam diri di tengah kondisi masyarakat menghadapi pandemi sehingga harus mempergunakan waktu untuk berbuat sesuatu.

Zulkifli meminta para kader PAN harus ada empati dan membantu sesuatu yang bisa dilakukan, misalnya memberikan vaksin gratis, pemeriksaan swab antigen, dan membagikan sembako untuk masyarakat terdampak pandemi.

"Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak menjaga perbuatan dan jaga perilaku," katanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. (ANTARA/Wisnu Adhi)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. (ANTARA/Wisnu Adhi)


Sebelumnya seperti dikutip Antara, Wakil Sekjen PAN Rosaline Rumaseuw dalam sebuah acara webinar mengusulkan agar perlu dibuat rumah sakit khusus pejabat negara.

Selain itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM pada Selasa (13/7) mengatakan dirinya tidak ingin mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang perawatan di ICU.

Namun Saleh mengklarifikasi dalam raker tersebut dirinya menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan untuk orang yang terpapar COVID-19.

"Saya menjelaskan bahwa ada dua orang sepupu isteri saya meninggal dunia pekan lalu akibat COVID-19, satu tinggal di Bekasi dan satu lagi di Bengkulu. Sepupu isteri saya itu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ICU," ujarnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19

Dia menjelaskan apa yang disampaikan di raker tersebut tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR.

Menurut dia, apa yang disampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien COVID-19, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial. (*)

Baca Juga:

Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19

#Zulkifli Hasan #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Bagikan