Andika Pratama
Merahputih.com- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengecam keras kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta yang dilakukan oleh para perusuh anarkis di luar pendemo, yang menimbulkan jatuh korban. Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku.
Menurut Haedar, demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kepada masyarakat, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk tidak terpengaruh oleh informasi dan pesan-pesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan sikap kritis, damai, bijak, dan dewasa disertai ikhtiar menjalin ta'awun atau kerjasama dengan berbagai pihak untuk kerukunan, kemajuan, dan persatuan bangsa," kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).
BACA JUGA: Modal Operasional Provokator Rusuh 22 Mei Cuma Rp5 Juta
Haedar menambahkan dalam menghadapi dinamika politik diharapkan tetap seksama sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara.
"Aparat keamanan Polri dan TNI d di lapangan pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal serta diharapkan tetap santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif yang tidak diinginkan bersama," ungkap Haedar.
Haedar menambahkan, dalam hal gerakan massa atau demo yang menyuarakan aspirasi politik masalah Pemilu dihimbau tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.
Lebih-lebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia.
"Sehubungan dengan itu manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa Pemilu pada proses hukum," ungkap Haedar.
Haedar menyerukan semua pihak agar dapat menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan dan tindakan anakis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Sungguh mahal harganya manakala Indonesia mengalami eskalasi kerusuhan dan anarki karena persengketaan politik Pemilu lima tahunan.
BACA JUGA: Polisi Masih Berjaga di Bawaslu Antisipasi Aksi Susulan
"Masih banyak permasalahan dan agenda nasional untuk diselesaikanbersama menuju Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan," tandas Haedar
Hardar juga mengajak para tokoh agama, elit politik, pejabat publik, media massa, para netizen, dan warga bangsa untuk dapat menciptakan suasana yang sejuk dan damai demi kerukunan dan persatuan
nasional.
Hendaknya dihindari pernyataan-pernyataan dan tindakan yang dapat memanaskan dan memperkeruh keadaan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Media sosial hendaknya dijadikan saluran yang menciptakan suasana tenang, damai, bersatu, dan berkeadaban mulia serta dihentikan dari memproduksi hoaks, keresahan, kebencian, perseteruan, dan permusuhan sesama keluarga bangsa Indonesia,' tandas Haedar. (Knu)
