Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Muhammadiyah menegaskan, karhutla tidak boleh dianggap sebagai bencana tahunan yang terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.
"Muhammadiyah menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dinormalisasi sebagai bencana tahunan yang terus membebani rakyat," kata PP Muhammadiyah, seperti dikutip dari situs resmi PP Muhammadiyah, Rabu (21/10).
Muhammadiyah meminta pemerintah, aparat, dan dunia usaha menunjukkan kesungguhan melalui tindakan nyata untuk melindungi masyarakat, menindak pelanggaran, memulihkan kerusakan lingkungan, serta mencegah kebakaran agar tidak terus berulang.
Organisasi tersebut juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kehidupan dan mewujudkan pengelolaan kekayaan alam yang adil serta berkelanjutan.
Baca juga:
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Karhutla Ganggu Kesehatan hingga Kegiatan Pendidikan
Muhammadiyah menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan persoalan serius bagi masyarakat.
Dampak tersebut meliputi gangguan kesehatan penduduk, terganggunya kegiatan pendidikan, hingga hilangnya sumber penghidupan. Karhutla juga dinilai berpotensi menimbulkan citra negatif bagi Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara tetangga.
“Hilangnya sumber penghidupan, serta citra negatif Indonesia di mata dunia, khususnya negeri tetangga," tulis Muhammadiyah dalam keterangannya.
Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan pencegahan kebakaran berulang juga menjadi perhatian penting dalam pernyataan Muhammadiyah.
Muhammadiyah Ingatkan Amanah Menjaga Lingkungan
Bagi Muhammadiyah, menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam. Tanggung jawab tersebut dipandang sebagai wujud amanah kekhalifahan manusia di bumi sekaligus bentuk kepedulian terhadap generasi mendatang.
Muhammadiyah mengingatkan bahwa Allah memberikan amanat kepada manusia untuk membangun kehidupan, bukan melakukan kerusakan. Pesan tersebut merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 11, Al-A'raf ayat 56, dan Ar-Rum ayat 41.
Dalam konteks karhutla, prinsip tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.
Baca juga:
Dari Maluku hingga Jawa Tengah, Karhutla di Luar Wilayah Prioritas belum Tuntas
Karhutla Berulang Dinilai Perlu Evaluasi Menyeluruh
Muhammadiyah menilai persoalan karhutla di Indonesia bersifat kompleks, mulai dari faktor hulu hingga hilir. Berbagai aspek yang berkaitan dengan kebakaran meliputi kondisi alam, aktivitas manusia, tata kelola sumber daya alam, dan faktor lainnya.
Karena itu, berulangnya karhutla dinilai menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan maupun pelaksanaannya. Evaluasi tersebut perlu disertai pertanggungjawaban yang jelas agar penanganan kebakaran tidak berhenti pada respons saat bencana terjadi.
Muhammadiyah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan wajib didahulukan di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun keuntungan kelompok tertentu,
Muhammadiyah.
(Knu)
