Luhung Sapto
Korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) melibatkan orang-orang yang memegang posisi kunci di lembaga-lembaga pemerintahan saat ini. Presiden Joko Widodo diharapkan tidak tinggal diam menghadapi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari DPR melalui rencana revisi siluman UU KPK dan pengguliran hak angket.
Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan Presiden Jokowi yang secara terbuka mengkritik proyek ini, tidak cukup hanya menjadi penonton pasif, tetapi harus memastikan dukungan terbuka pengungkapan praktik korupsi ini dengan cara menghentikan rencana revisi UU KPK. Menurut dia, presiden memiliki kewenangan 50 persen membentuk UU dan mendorong partai-partai pendukung pemerintah untuk menolak revisi UU KPK dan pengguliran hak angket.
"Pengungkapan kasus ini bukan hanya pertaruhan keberpihakan presiden pada pemberantasan korupsi, tetapi juga pertaruhan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Gagalnya pengungkapan secara tuntas kasus e-KTP akan meruntuhkan martabat DPR dan Presiden di masa kini dan mendatang," katanya dalam siaran pers kepada merahputih.com, Rabu (15/3).
Secara paralel, KPK perlu mempercepat penanganan kasus dengan cara memeriksa dan menetapkan tersangka orang-orang yang disebut dalam dakwaan, sehingga penyebutan nama-nama tersebut segera memperoleh klarifikasi.
"KPK tidak perlu menunggu proses-proses persidangan untuk menetapkan tersangka baru, karena berlama-lama dalam menetapkan tersangka justru membuat KPK diduga berpolitik. Basis penetapan tersangka adalah bukti-bukti permulaan dari hasil pemeriksaan, jadi tidak relevan kalau KPK justru menanti terlalu lama proses persidangan," jelasnya.
Untuk membaca berita lain terkait korupsi e-KTP baca di sini: DPR Gulirkan Wacana Hak Angket Kasus Korupsi e-KTP
