Ketua SETARA Institute: Aksi 229 Pembodohan Umat
Ketua SETARA Institute Hendardi (kedua kiri) di Jakarta, Kamis (6/4). (Twitter Ist)
MerahPutih.com - Rencana Aksi Bela Islam pada Jumat 29 September 2017 atau aksi 229 yang dilakukan oleh Presidium Alumni 212. Aksi tersebut guna menolak kebangkitan PKI dan Perppu Ormas, yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua SETARA Institute Hendardi menyayangkan aksi tersebut, karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum.
"Untuk isu kebangkitan PKI, apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah ilusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata," kata Hendardi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/9).
Lebih lanjut, menurut Hendardi, mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional.
"Aksi ini juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok," bebernya.
Mobilisasi massa secara terus menerus juga bisa melahirkan teror atas ketertiban sosial dan security high cost, karena bukan hanya biaya pengamanan yang diperlukan, tetapi juga dampak yang ditimbulkannya yang menyebarkan kecemasan.
"Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak perlu terlibat dalam gerakan politik ini," pungkasnya (Asp).
Baca juga berita terkait rencana aksi 229 di: Besok, Alumni 212 Gelar Aksi Bela Ulama 96 Di Istiqlal
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR