Ketua Masuk Tim BPI Danantara, KPK Pastikan Bekerja Independen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Ketua Masuk Tim BPI Danantara, KPK Pastikan Bekerja Independen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk sebagai salah satu tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menurut Jubir KPK, Tessa Mahardhika, pihaknya akan tetap bekerja secara independen dan profesional dalam menangani perkara hukum, termasuk yang berkaitan dengan BPI Danantara.

Ia memastikan, tidak akan ada konflik kepentingan yang muncul akibat keterlibatan KPK dalam tim pengawas lembaga tersebut.

"KPK menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara," ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Selasa (8/4).

Tessa mengatakan, KPK memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan, lembaga antirasuah tersebut akan menjaga independensi dalam penegakan hukum selama menjadi bagian dari tim pengawas Danantara.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," tuturnya.

Ia memastikan, tidak akan ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari dalam kepengurusan tersebut. Penunjukan anggota dilakukan berdasarkan institusi, bukan individu.

"Penunjukan sebagai salah satu tim adalah kepada KPK sebagai institusi, bukan merujuk kepada kapasitas personal, dalam hal ini Ketua KPK Setyo Budiyanto," jelasnya.

Setiap evaluasi, saran, dan masukan yang nantinya disampaikan KPK, tegas ia, akan menjadi keputusan organisasi secara kelembagaan.

"KPK akan terus mengevaluasi efektivitas keterlibatan KPK untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya. KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi kinerja BPI Danantara," tandas Tessa. (Pon)

#KPK #Danantara #BPI Danantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Para pemimpin BUMN yang ketahuan melakukan akal-akalan akan ditangkap.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Dunia
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Perubahan status demutualisasi BEI juga tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.
Wisnu Cipto - Senin, 02 Februari 2026
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Indonesia
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Selain Heri Sudarmanto, KPK telah menetapkan tujuh nama lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Indonesia
Dananara Buka Peluang Investor Asing Beli Saham BEI
Terkait potensi keterlibatan Danantara, Rosan mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan besaran kepemilikan apabila ikut berinvestasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 01 Februari 2026
Dananara Buka Peluang Investor Asing Beli Saham BEI
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Indonesia
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika pasar keuangan global dan domestik.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Indonesia
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
KPK menyebut penyidikan saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Indonesia
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Terkait skema masuknya apakah melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi untuk Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Bagikan