Ketua KPU Ungkap Alasan Banyak Warga Jakarta Tak Bisa Mencoblos

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 23 Februari 2017
 Ketua KPU Ungkap Alasan Banyak Warga Jakarta Tak Bisa Mencoblos

Ketua KPU Juri Ardiantoro (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Audio:

Putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan kekurangan. Meski begitu, pesta demokrasi rakyat Jakarta tersebut terbilang sukses, aman dan jujur.

Menyikapi hal itu, KPU, Bawaslu dan DKPP segera merapatkan barisan guna mengevaluasi penyelenggaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

Upaya untuk membenahi penyelenggaraan pun menemui solusi untuk diperbaiki di putaran kedua mendatang.

"Terkait Pilkada DKI, kami sudah ketemu. Kami evaluasi kekurangannya terutama masih banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak suara," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro usai konferensi pers di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

Berdasarkan paparannya ada sejumlah evaluasi yang dibahas. Pertama soal masih banyak warga yang tidak bisa memilih karena persoalan tidak terdaftar dalam DPT. Kedua, persoalan pemilih tambahan yang harus mengisi surat keabsahan data yang dinilai memakan waktu. Ketiga, kekurangan surat suara dan keempat hal teknis seperti pengaturan waktu, petugas, dan logistik.

"Ini kita evaluasi. Sehingga diputaran kedua nanti tidak lagi terulang," ujarnya.

Diakuinya untuk memperbaiki proses Pilkada DKI tidaklah mudah, harus didukung instansi terkait, seperti dinas kependudukan. Jadi bukan hanya kerja KPUD.

"Memperbaiki Pilkada DKI memang tidak bisa oleh KPU saja terutama pemilih yang sulit diakses, mereka yang di rumah mewah, apartemen dan rusun. Untuk pemutakhiran data mereka sulit ditemui, jumlah meraka pun sulit diketahui. Makanya kesadaran meraka sangat penting," terang Juri.

Padahal, KPU menginginkan tingkat penyaluran hak suara terus menanjak. "Sudah ada peningkatan partisipasi pemilih hingga 74 persen. Selajutnya ditargetkan 77,5 persen," harapnya.

Pada putaran kedua nanti, KPU pun menegaskan akan melakukan pemutakhiran data base, sebab hal itu sangat terkait dengan DPT.

"Karena data pemilih sangat terkait dengan data base kependudukan. Karena hanya orang yang memiliki KTP Jakarta dan terdaftar di data base Kependudukan Jakarta yang tercatat boleh memilih," tandasnya.

#Juri Ardiantoro #Ketua KPU Pusat #Pilgub DKI 2017 #Pilkada Serentak 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Indonesia
Juri Ardiantoro, Mantan Guru SMA yang Jadi Calon Kuat Menteri di Kabinet Prabowo
Sebelum bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran, Juri diketahui juga sempat menjadi bagian dari TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Oktober 2024
Juri Ardiantoro, Mantan Guru SMA yang Jadi Calon Kuat Menteri di Kabinet Prabowo
Indonesia
Jokowi Jawab soal Penerbitan Surat ‘Sakti’ Pengganti Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Jokowi tidak memberikan jawaban ketika ditanya soal kepastian waktu terbitnya surpres tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juli 2024
Jokowi Jawab soal Penerbitan Surat ‘Sakti’ Pengganti Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Indonesia
Pilkada Menanti, Jokowi Diminta Terbitkan Surat Pergantian Komisioner KPU Pusat
Pilkada merupakan pekerjaan besar.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
Pilkada Menanti, Jokowi Diminta Terbitkan Surat Pergantian Komisioner KPU Pusat
Indonesia
Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari Kursi Ketua KPU, DPR: Memastikan Etika Dijunjung dalam Demokrasi
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menilai keputusan DKPP tepat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juli 2024
Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari Kursi Ketua KPU, DPR: Memastikan Etika Dijunjung dalam Demokrasi
Indonesia
Kasus Asusila Ketua KPU, Iwakum Minta Kepentingan Korban Termasuk Hak atas Privasi Diperhatikan
Banyak pemberitaan mengungkap identitas korban dalam kasus kekerasan seksual eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menurut Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juli 2024
Kasus Asusila Ketua KPU, Iwakum Minta Kepentingan Korban Termasuk Hak atas Privasi Diperhatikan
Indonesia
Ketua KPU Tersangkut Kasus Asusila, Beni Susetyo: tak Bisa Dibenarkan
Benny Susetyo menilai pelanggaran yang dilakukan Hasyim merupakan pelanggaran etika dan tak sesuai moral.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juli 2024
Ketua KPU Tersangkut Kasus Asusila, Beni Susetyo: tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Ketua KPU Dipecat, Pengamat Nilai Kasus Asusilanya Layak Diteruskan ke Pidana
Tindakan asusila ini bisa memicu persoalan lain.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juli 2024
Ketua KPU Dipecat, Pengamat Nilai Kasus Asusilanya Layak Diteruskan ke Pidana
Indonesia
Ketua KPU Dicopot Karena Asusila, DPR Singgung Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu
Peristiwa ini mengingatkan penyelenggara pemilu untuk berpegang teguh pada kode etik.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juli 2024
Ketua KPU Dicopot Karena Asusila, DPR Singgung Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU
DKPP memberi sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy'ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juli 2024
Komisi II DPR Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU
Bagikan