Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Azis Syamsuddin Sesuai Aturan
Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di gedung KPK (Ist)
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dilakukan sesuai aturan. Azis ditangkap oleh tim penyidik KPK di kediamannya di Jakarta.
Firli mengatakan, langkah ini diambil karena Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tidak kunjung hadir saat dipanggil penyidik.
Baca Juga:
Klaim Isoman, Azis Syamsudddin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK
Azis sebelumnya beralasan sedang menjalani isolasi mandiri setelah mengaku berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19.
"KPK memandang syarat-syarat penahanan sudah tercukupi," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9).
Firli mengatakan syarat penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan boleh dilakukan untuk memcegah pihak yang sedang berperkara melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti.
Dalam aturan itu juga disebut penahanan boleh dilakukan jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Firli memastikan semua syarat tersebut sudah terpenuhi.
Baca Juga
Azis Syamsuddin sebelum telah ditetapkan sebagai tersangka karena meyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar.
Uang suap tersebut diberikan Azis Syamsuddin untuk menghentikan perkara kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah yang melibatkan dirinya dan mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Jadikan Eks Menag Gus Yaqut Tersangka, Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Selalu Kooperatif
Kondisi Terkini Rumah Yaqut Cholil Qoumas Usai Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kouta Haji
Mantan Menag Gus Yaqut dan Gus Alex Jadi Tersangka, KPK Siapkan Penahanan
KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Periksa 3 Pejabat Kejari Bekasi terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bekasi
KPK Tolak Umbar Hasil Validasi Dugaan LMKN Tahan Royalti Rp14 M ke Publik
Jaksa Tidak Hadir, Sidang PK Korupsi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ditunda
Mantan Penyidik Soroti Hubungan KPK dan Kejaksaan Berpotensi Memanas, Publik yang akan Dirugikan
KPK Akui Ada Perbedaan Pandangan soal Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji