Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memperpanjang surat pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Ketua DPR Setya Novanto. Diketahui, waktu pencegahan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu akan habis pada 10 Oktober 2017, setelah enam bulan berlaku.
"Surat pencekalan belum pernah dicabut dan akan diperpanjang sekiranya akan habis," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Senin (2/10).
Permintaan pencegahan Setnov bepergian ke luar Indonesia itu diajukan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada 10 April 2017. Pencegahan terhadap Setnov dilayangkan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.
"Pada waktu itu, surat pencekalan karena yang bersangkutan menjadi saksi," jelas dia.
Menurut Agus, perpanjangan masa pencegahan Setnov ke luar negeri dilakukan lantaran Setnov masih menjadi saksi untuk sejumlah tersangka lainnya.
Saat ini, KPK masih mengusut dua tersangka kasus e-KTP, anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo.
"Beliau akan jadi saksi untuk para tersangka, yang terakhir Dirut PT Quadra," ungkap Agus.
Setnov berhasil mengalahkan KPK lewat sidang praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Hakim Cepi Iskandar menyebut penetapan Setnov sebagai tersangka tidak sah.
Namun Hakim Cepi tak mengabulkan permintaan agar mencabut surat pencegahan Setnov ke luar negeri.
Setnov merupakan tersangka keempat dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun. Status tersangka itu hilang menyusul putusan praperadilan, Jumat 29 September 2017. KPK kini tengah membahas untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Lagi, Setnov Bakal Ditetapkan Kembali Sebagai Tersangka Oleh KPK?
