Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua Komisi VII DPR: Ramadan Jadi Momentum UMKM dan Ekraf, Pemerintah Perlu Fasilitasi Pasar

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Sabtu, 01 Maret 2025
Ketua Komisi VII DPR: Ramadan Jadi Momentum UMKM dan Ekraf, Pemerintah Perlu Fasilitasi Pasar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menilai Ramadan sebagai bulan emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Ekonomi Kreatif (Ekraf). Di bulan ini, mereka meningkatkan produktivitas, baik dalam jumlah produksi maupun inovasi produk baru.

"Pelaku UMKM dan Ekraf selalu mengandalkan bulan Ramadan. Mereka berharap bisa meraup keuntungan lebih dibanding bulan lainnya, seiring meningkatnya minat belanja masyarakat," ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (1/3).

Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk membantu pelaku usaha dengan membuka pasar dan bazar Ramadan di lokasi strategis di setiap kota.

"Bazar itu sangat bermanfaat. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Ramadan, seperti makanan, minuman, pakaian, alat salat, kurma, hingga oleh-oleh khas Ramadan," jelasnya.

Baca juga:

Bahlil Ungkap Alasan IUP Prioritas UMKM dan Koperasi Tak Bisa Dipindahtangankan

Selain memberi kemudahan bagi pembeli, lanjut Saleh, bazar juga bisa menciptakan kompetisi dagang yang sehat, mempercepat perputaran uang, dan menggerakkan ekonomi daerah.

"Bayangkan jika setiap kabupaten/kota memiliki bazar dan pasar murah. Pasti diminati. Yang penting, pemerintah mau memfasilitasi," tambahnya.

Ia juga mengusulkan agar Satpol PP dan aparat keamanan dilibatkan untuk menjaga ketertiban.

"Tanpa fasilitas yang baik, para pedagang tetap berjualan, tapi sering kali di pinggir jalan atau pertokoan yang justru menyebabkan kemacetan," tutup Saleh. (pon)

#UMKM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Indonesia
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
OJK mengapresiasi dukungan Bank Jakarta dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan inklusi keuangan di DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Ojol Disamakan dengan UMKM, Bisa Dapat KUR dan Pembebasan Pajak
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pengemudi ojol akan diperlakukan sebagai pelaku usaha mikro transportasi daring.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Juli 2026
Ojol Disamakan dengan UMKM, Bisa Dapat KUR dan Pembebasan Pajak
Berita Foto
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Aktivitas jual-beli umkm dalam Program UMiMAX Pertamina di Jakarta, Jum'at (26/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sistem Elektronik
Regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas dengan mengutamakan dukungan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Pemerintah Keluarkan Aturan Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sistem Elektronik
Bagikan