Ketua Komisi I DPR Ajak Masyarakat Dan Aparat Bersatu Lawan Terorisme

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 13 Mei 2018
Ketua Komisi I DPR Ajak Masyarakat Dan Aparat Bersatu Lawan Terorisme

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari. Foto: mpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Aksi serangan teroris kembali lagi terjadi hari ini minggu (13/5) dengan melakukan serangan bom bunuh diri yang menyebabkan korban jiwa.

Merespon hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras terjadinya serangan dari teroris tersebut sehingga memakan korban terlebih serangan tersebut dilakukan di rumah ibadah.

"Saya mengecam keras akan serangan tersebut menurut saya hal tersebut benar-benar tidak berkeprimanusiaan yang dan bagi keluarga yg ditinggalkan saya mewakili pimpinan komisi 1 DPR RI mengucapkan turut berduka semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," kata Kharis, Minggu (13/5).

Situasi di depan gereja
Seorang petugas Penjinak Bom (Jibom) melakukan identifikasi di lokasi ledakan yang terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5).(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada Mitra komisi I yakni pihak intelijen dan TNI serta aparat hukum lainnya untuk bekerjasama menuntaskan permasalahan ini.

"Saya berharap semua pihak baik Mitra Komisi I dan Polri dapat bekerja sama untuk melakukan penuntasan akar permasalahan ini, jangan ada ketergantungan sehingga tidak ditemukannya satu penyelesaian," ujar putra daerah Jawa Tengah ini.

Dia pun berharap, semua masyarakat dan aparat hukum dapat bersatu untuk tidak takut melawan aksi serangan teroris seperti ini. Pasalnya apa yang dilakukan teroris bertujuan untuk menakuti sekaligus menteror semua lini masyarakat.

"Semua masyarakat dan aparat hukum harus bersatu untuk tidak takut atas serangan teror seperti ini bilamana semua bersatu Saya yakin teroris akan kalah. bukanlah kita semua yang kalah dengan para teroris tersebut," tandas Kharis.

gereja dibom
Bom Gereja Santa Maria Tak Bercela. Foto: lewatmana.com

Ketua Umum DPP KNPI : Indonesia Darurat Teroris, Mari Bersatu !

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhamad Rifai Darus menyampaikan bela sungkawa kepada para korban ledakan bom yang terjadi pagi ini di beberapa tempat di Surabaya, Jawa Timur.

"Semoga korban-korban luka akibat ledakan selamat. Kami juga mengutuk perbuatan yang sangat Biadab ini," kata Rifai.

KNPI
Logo Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (Foto: alamister)

KNPI, meminta Pemerintah serius menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya. Rifai menegaskan, Indonesia darurat teroris. Untuk itu, ia meminta pemerintah tegas dalam menghadapi pelaku ekstra ordinary crime ini.

Menurut dia, membangun Indonesia harus dilakukan bersama-bersama. Pemerintah, lanjutnya, jangan menutup diri atau merasa mampu sendiri membangun bangsa ini.

Lebih lanjut, Rifai mengimbau kepada semua pihak untuk saling bergandengan tangan dan saling membahu. "Wahai para teroris, kami tidak takut kepada kalian! Jangan ganggu jami karena kami pemuda Indonesia tidak akan mundur selanglahpun jika NKRI kami diganggu," tegasnya.

"Indonesia darurat teroris. Mari bersatu melawan teroris jangan biarkan bangsa kita diganggu. Pemuda, pemerintah dan ummat siap menjaga NKRI," pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PPP dan Partai Demokrat Kecam Bom Bunuh Diri di Surabaya

#Bom Bunuh Diri #Teror Bom #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima pandangan Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Indonesia
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Bekas ketua Ombudsman Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik pada 8 Juni 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Indonesia
DPR Terima Surat Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara, Ini Spesifikasi Kapal Perang Itu
Kapal dibuat oleh Galangan Kapal Uljanic Yugoslavia Tahun 1981 dengan bobot 1.850 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
DPR Terima Surat Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara, Ini Spesifikasi Kapal Perang Itu
Indonesia
Nama 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Pilihan DPR
DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc Mahkamah Agung dalam rapat paripurna. Fit and proper test digelar Komisi III pada 12–13 Agustus 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Nama 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Pilihan DPR
Indonesia
Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Anggaran untuk Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT
Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Yusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Anggaran untuk Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT
Indonesia
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Penerapan kebijakan baru ini dipastikan tidak bertentangan dengan landasan konstitusi negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Indonesia
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Praktik pertambangan ilegal selama ini tidak hanya menyebabkan potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Indonesia
Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air
Usulan tersebut tetap memerlukan pembahasan pemerintah bersama DPR melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air
Bagikan