Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengaku tak mempersoalkan keputusan Gubernur Pramono Anung yang tidak menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru, setelah Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.
Menurut dia, untuk mengatasi permasalahan pendatang baru di Jakarta usai lebaran mesti ada aturan yang benar, tanpa adanya masyarakat yang dirugikan.
"Ya kalau mau menyelesaikan itu ya memang penduduknya harus ada regulasi yang adil, gitu ya. Pernyataan Pak Gubernur untuk tidak ada operasi yustisi saya hargai," kata Khoirudin di Jakarta, Senin (24/3).
Memang pada prinsipnya, kata dia, Jakarta terbuka bagi siapapun yang datang. Maka kata dia sah-sah saja dan diperbolehkan warga pendatang baru datang ke Jakarta.
"Apalagi Jakarta menjadi magnet secara ekonomi, gitu ya. Dan pusat pembangunan yang luar biasa menjadi daya tarik sendiri. Makanya hak semua orang untuk datang ke Jakarta," tuturnya.
Baca juga:
Akui Ekonomi Jakarta Lagi Sulit, Dewan PSI Minta Pemprov DKI Mendata Pendatang Baru Usai Lebaran
Namun demikian, politikus PKS ini tegaskan, memang harus juga dipastikan orang yang datang ke Jakarta, yang memiliki identitas jelas seperti mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).
"Yang mau datang ke Jakarta ya persiapkan dulu KTP kampungnya. Biar nanti ketika terjadi apa-apa di Jakarta, bisa kita telusuri dia dari mana, kampungnya di mana, gitu ya. Agar kita bisa koordinasi," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono menegaskan, Pemerintah DKI tidak akan melakukan operasi yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru, setelah Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.
Tahun ini Pemprov DKI akan menerapkan Program Penataan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Baca juga:
Seperti diketahui, biasanya pasca perayaan Lebaran Idul Fitri masyarakat datang ke Jakarta dari kampung halaman untuk mengadu nasib di ibu kota. Ada juga mereka datang ke Jakarta dibawa oleh keluarganya yang mudik.
Politikus senior PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa pihaknya menerima siapapun masyarakat yang masuk ke Jakarta secara manusiawi.
"Tidak ada operasi yustisi. Kami akan tetap menerapkan sesuai dengan Program Dinas Dukcapil, yaitu penataan administrasi kependudukan sehingga siapapun masuk ke Jakarta, silakan. Kita akan tetap memantau dokumen administrasi kependudukannya," kata Pramono yang dikutip Senin (17/3). (Asp)
