Ketua DPRD DKI Imbau Pemprov Gelar Salat Idul Fitri di Balaikota
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku lebih senang kalau Pemerintah DKI melaksanakan Salat Eid Idulfitri 1444 Hijriyah di Masjid Fatahillah Balaikota ketimbang di tempat lain.
"Jadi kalau ASN hingga pegawai menginginkan Salat Idulfitri 1444 H di Masjid Fatahillah Balaikota yaitu wajar," tulis Prasetyo di akun resmi pribadinya @prasetyoedimarsudi, Jumat (7/4).
Baca Juga:
DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kouta Peserta Mudik Gratis di Tahun Mendatang
Menurut dia, ada keuntungan bila Pemprov DKI menggelar Salat Eid di kantornya ialah memudahkan pegawai untuk salat ketimbang cari tempat lain jauh dari lingkungan kerja.
"Karena memang mereka ingin yang simple-simple merayakan Hari Raya dilingkungan kerja bersama keluarga, setelahnya kan mungkin bisa dipakai untuk saling bersilaturahmi," paparnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tidak akan menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk ibadah salat Eid Idulfitri 2023/1444 Hijriyah.
Pj Heru lebih memilih Balaikota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sebagai lokasi salat Eid tahun ini.
"Oh iya, salatnya di sini (Balai Kota DKI)," ujar Pj Heru, Rabu (5/4).
Baca Juga:
DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Budi Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Pamer Harta
Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini enggan mau mengungkap alasan Pemprov DKI tak lagi salat Idulfitri di JIS, Jakarta Utara.
"Gak papa, gak apa-apa" papar Pj DKI 1.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan shalat Idulfitri 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Tak cuma salat Eid Lebaran, Anies juga menggelarnya saat Eid Idul Adha.
Dari informasi yang beredar lebih dari 200 ribu jemaah yang ikut dalam salat Idulfitri 2023 lalu di JIS. (Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Sebut Biaya Operasional JIS Capai Rp 220 Miliar Per Tahun
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan