DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kouta Peserta Mudik Gratis di Tahun Mendatang

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 06 April 2023
DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kouta Peserta Mudik Gratis di Tahun Mendatang

Ilustrasi para pemudik di sebuah terminal. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus menambah kouta program Mudik Gratis tahun depan. Mengingat animo peserta Mudik Gratis 2023 cukup tinggi, bahkan pendaftar melebihi target yang ditentukan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, program pulang kampung gratis Pemprov DKI ini manfaatnya cukup dirasakan oleh warga. Sebab banyak masyarakat yang berbondong bondong mendaftar.

Baca Juga:

Pendaftar Mudik Gratis DKI Capai 28 Ribu, Dishub Ubah Kapasitas Bus

"Tahun ini kuota hanya 19.280 orang. Tapi, baru satu hari dibuka jumlah pendaftar mencapai 28.506 orang. Kalau melihat animo yang luar biasa dengan ditandai membeludaknya pendaftar maka perlu dipertimbangkan lagi kuota tersebut tahun depan," kata Ismail yang dikutip, Kamis (6/4).

Selain jumlah peserta, kata Ismail, kota atau kabupaten tujuan juga bisa ditambah untuk lebih bisa mengakomodir warga. Sehingga, program Mudik-Balik Gratis ini semakin dapat diperluas kemanfaatannya.

"Program ini sangat membantu untuk memfasilitasi warga Jakarta yang memang banyak pendatang dari berbagai daerah serta meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun baik Lebaran," terangnya.

Menurutnya, sebagai konsekuensi dari peningkatan kuota tersebut adalah peningkatan alokasi anggaran yang hal ini tentu bisa didiskusikan lebih lanjut antara Eksekutif dan Legislatif.

"Kalau dari sisi anggaran bisa juga menggunakan alternatif dari corporate social responsibility selain tentunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," bebernya.

Ia menambahkan, untuk angkutan sepeda motor juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan kuota jika memang animonya juga tinggi.

Baca Juga:

Antusiasme Mudik Gratis DKI Tinggi, Pendaftar Capai 28 Ribu Lebih

"Utama itu angkutan orangnya, tapi untuk angkutan sepeda motor juga selama itu perlu juga bisa ditambah. Sebab, penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh memang tidak direkomendasikan. Sementara, di sisi lain mereka mungkin perlu kendaraan untuk menunjang mobilitas di kampung halaman," ungkapnya.

Ismail berharap, program Mudik-Balik Gratis semakin tepat sasaran dengan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya penerima bantuan sosial.

"Kita ketahui saat ini sudah ada pemaduan data melalui DTKS. Instrumen ini saya kira bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas tadi," tandasnya.

Program Mudik Gratis yang disediakan Pemprov DKI memberangkatkan total 19.280 pemudik ke 19 kota/kabupaten di 6 provinsi. Dengan tujuan 19 kota/kabupaten Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.

Untuk arus mudik, disediakan 278 bus dengan kapasitas 11.120 penumpang dan 13 truk yang akan mengangkut 390 sepeda motor.

Sedangkan, pada saat arus balik disediakan 204 bus berkapasitas 8.160 penumpang dan 10 truk yang akan mengangkut 300 sepeda motor. Selama perjalanan, peserta juga diberikan takjil gratis, snack, dan minuman untuk berbuka puasa oleh petugas pendamping bus (LO). (Asp)

Baca Juga:

Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,27 M untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis

#Mudik Gratis #Dishub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Tiga stasiun LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai belum melayani penumpang. Dishub DKI menyebut operasional akan dilakukan secepatnya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Dishub DKI menyiagakan 80 petugas dan 10 kantong parkir saat Indonesia vs Singapura di GBK. Simak rute alternatif dan kapasitas parkirnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan