DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kouta Peserta Mudik Gratis di Tahun Mendatang

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 06 April 2023
DPRD DKI Minta Dishub Tambah Kouta Peserta Mudik Gratis di Tahun Mendatang

Ilustrasi para pemudik di sebuah terminal. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus menambah kouta program Mudik Gratis tahun depan. Mengingat animo peserta Mudik Gratis 2023 cukup tinggi, bahkan pendaftar melebihi target yang ditentukan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, program pulang kampung gratis Pemprov DKI ini manfaatnya cukup dirasakan oleh warga. Sebab banyak masyarakat yang berbondong bondong mendaftar.

Baca Juga:

Pendaftar Mudik Gratis DKI Capai 28 Ribu, Dishub Ubah Kapasitas Bus

"Tahun ini kuota hanya 19.280 orang. Tapi, baru satu hari dibuka jumlah pendaftar mencapai 28.506 orang. Kalau melihat animo yang luar biasa dengan ditandai membeludaknya pendaftar maka perlu dipertimbangkan lagi kuota tersebut tahun depan," kata Ismail yang dikutip, Kamis (6/4).

Selain jumlah peserta, kata Ismail, kota atau kabupaten tujuan juga bisa ditambah untuk lebih bisa mengakomodir warga. Sehingga, program Mudik-Balik Gratis ini semakin dapat diperluas kemanfaatannya.

"Program ini sangat membantu untuk memfasilitasi warga Jakarta yang memang banyak pendatang dari berbagai daerah serta meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun baik Lebaran," terangnya.

Menurutnya, sebagai konsekuensi dari peningkatan kuota tersebut adalah peningkatan alokasi anggaran yang hal ini tentu bisa didiskusikan lebih lanjut antara Eksekutif dan Legislatif.

"Kalau dari sisi anggaran bisa juga menggunakan alternatif dari corporate social responsibility selain tentunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," bebernya.

Ia menambahkan, untuk angkutan sepeda motor juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan kuota jika memang animonya juga tinggi.

Baca Juga:

Antusiasme Mudik Gratis DKI Tinggi, Pendaftar Capai 28 Ribu Lebih

"Utama itu angkutan orangnya, tapi untuk angkutan sepeda motor juga selama itu perlu juga bisa ditambah. Sebab, penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh memang tidak direkomendasikan. Sementara, di sisi lain mereka mungkin perlu kendaraan untuk menunjang mobilitas di kampung halaman," ungkapnya.

Ismail berharap, program Mudik-Balik Gratis semakin tepat sasaran dengan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya penerima bantuan sosial.

"Kita ketahui saat ini sudah ada pemaduan data melalui DTKS. Instrumen ini saya kira bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas tadi," tandasnya.

Program Mudik Gratis yang disediakan Pemprov DKI memberangkatkan total 19.280 pemudik ke 19 kota/kabupaten di 6 provinsi. Dengan tujuan 19 kota/kabupaten Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.

Untuk arus mudik, disediakan 278 bus dengan kapasitas 11.120 penumpang dan 13 truk yang akan mengangkut 390 sepeda motor.

Sedangkan, pada saat arus balik disediakan 204 bus berkapasitas 8.160 penumpang dan 10 truk yang akan mengangkut 300 sepeda motor. Selama perjalanan, peserta juga diberikan takjil gratis, snack, dan minuman untuk berbuka puasa oleh petugas pendamping bus (LO). (Asp)

Baca Juga:

Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,27 M untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis

#Mudik Gratis #Dishub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Perbaikan dilakukan bertahap sejak Senin (1/9)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan