DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Budi Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Pamer Harta

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 05 April 2023
DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Budi Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Pamer Harta

/media/ee/f2/a2/eef2a208a4ff00b15741ae6e1314b2ee.jpg

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono ingin membuat instruksi gubernur (Ingub) soal larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memamerkan kekayaan mendapat dukungan dari Dewan Parlemen Kebon Sirih. Adanya payung hukum larangan ASN berbuat hedon merupakan langkah yang tepat.

"Sudah tepat (dibuat Ingub larangan ASN berbuat hedon)," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter di Jakarta, Rabu (5/4).

Baca Juga:

Pemprov DKI Angkat Bicara Soal Absennya Heru Budi saat Rapat Paripurna dengan DPRD

Kader NasDem ini pun menyayangkan sikap pamer barang-barang mewah istri dan anak
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Massdes Arouffy.

Seharusnya, menurut dia, pejabat itu memberikan teladan dan mesti jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Bukan malah pamer kekuasaan, pamer kekayaan. Kebiasaan flexing itu tidak dibenarkan dan diperbolehkan.

Pasalnya, apa yang didapat pejabat baik gaji ataupun tunjangan berasal dari keringat warga yang bersumber dari pembayaran pajak.

"Nah mereka ini ASN ini maupun pra pejabat yang ada di lingkungan pemprov dki, mereka itu dibayar digaji menggunakan keringat rakyat, jadi kalau sepanjang masih digaji oleh rakyat, jangan istilahnya memberikan contoh yang tidak baik, aplagi di muka umum termasuk di medsos," paparnya.

Jupiter menuturkan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mesti menelusuri sumber uang anak buah Pj Heru Budi tersebut. Sebab ada kejanggalan seorang ASN DKI bisa mempunyai duit banyak dengan melihat aksi pamer barang-barang mewah istri dan anaknya itu.

Baca Juga:

Heru Budi Angkat Bicara Tanggapi Keluhan Jokowi Soal Macet di Jakarta

"Dia melaporkan LHKPN di KPK itu hartanya 1,8 miliar, ini kan jadi satu pertanyaan besar bagaimana mungkin hartanya cuma 1,8 miliar, tapi istrinya itu bisa menggunakan tas mewah hampir 2 miliar, gimana tuh caranya membeli barang tersebut, kalau bukan dengan indikasi korupsi," cetusnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono berencana akan membuat aturan berupa instruksi gubernur (Ingub) soal larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI memamerkan kekayaan di media sosial (Medsos).

Langkah itu diambil Pj Heru lantaran makin maraknya keluarga atau pejabat di Indonesia yang memamerkan barang-barang mewah di dunia maya.

"Ya, saya sudah berencana terbitkan ingub (terkait larangan memamerkan kekayaan di medsos)," kata Pj Heru di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/4). (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Bakal Siapkan Kejutan Perayaan HUT RI di Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Dinas SDA melakukan pengerukan Kali Grogol Selatan untuk mencegah banjir di Kebayoran Lama.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Indonesia
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Peredaran narkotika etomidate dalam cartridge vape menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Dorong peningkatan pengawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Indonesia
Taman Bendera Pusaka Segera Dibuka, Ruang Hijau Baru Warga Jakarta Selatan
Gubernur Pramono siap resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026, hadirkan jogging track 1,2 Km.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Taman Bendera Pusaka Segera Dibuka, Ruang Hijau Baru Warga Jakarta Selatan
Indonesia
Pramono Instruksikan Penertiban Bendera Parpol di Flyover Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penertiban atribut partai politik di flyover. Pemasangan bendera parpol kini dibatasi maksimal enam hari.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Pramono Instruksikan Penertiban Bendera Parpol di Flyover Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidak ke pasar tradisional jelang Ramadan 2026 untuk mengawasi harga bahan pokok dan memastikan pasokan pangan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Pramono Tegaskan Modifikasi Cuaca Pakai Material Tidak Berbahaya
BMKG juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial soal OMC memiliki risiko dan seperti bom waktu.
Frengky Aruan - Kamis, 29 Januari 2026
Pramono Tegaskan Modifikasi Cuaca Pakai Material Tidak Berbahaya
Indonesia
Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Jakarta, Gubernur Pramono Perpanjang PJJ dan WFH hingga 1 Februari 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperpanjang kebijakan PJJ dan WFH hingga 1 Februari 2026 menyusul prediksi BMKG terkait cuaca ekstrem dan hujan tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Jakarta, Gubernur Pramono Perpanjang PJJ dan WFH hingga 1 Februari 2026
Bagikan