Ketua DPR Minta Evaluasi PTM Akomodasi Seluruh Kepentingan Siswa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Februari 2022
Ketua DPR Minta Evaluasi PTM Akomodasi Seluruh Kepentingan Siswa

Arsip foto - Pelajar mengikuti PTM terbatas di Jakarta Selatan, Rabu (7/4/2021) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta agar evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator. Dengan begitu, seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat terakomodir.

“Sebagai orangtua, saya cukup senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/2).

Apalagi selama 2 tahun pandemi COVID-19, anak-anak merasa bosan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Belum lagi, kata Puan, siswa mengalami cognitive learning loss dan terdampaknya aspek psikis karena sekolah online.

Baca Juga:

Presiden Minta PTM Dievaluasi, Ketua Komisi X: Disesuaikan dengan Situasi Wilayah

“Namun, kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orangtua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Puan pun berharap agar evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen, memprioritaskan aspek kesehatan anak. Meski begitu, kebutuhan anak dari sisi kognitif juga diminta menjadi indikator pertimbangan.

“Karena saya banyak menerima aduan dari guru-guru, bahwa dampak PJJ memang terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level PPKM daerah masing-masing,” ujar Puan.

Untuk itu, pemerintah diharapkan melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM. Puan menilai, keterlibatan banyak pihak terkait dapat membantu Pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

“Termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata mantan Menko PMK itu.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Hanya saja, Puan tetap meminta agar aspek kesehatan dijadikan sebagai indikator terdepan dalam pertimbangan evaluasi PTM. Ia menegaskan, keselamatan anak-anak harus menjadi yang utama.

“Hasil evaluasi ini nantinya akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama dalam kondisi peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” tutur Puan.

Cucu proklamator RI Bung Karno itu pun menyoroti peningkatan kasus COVID-19 yang kian meninggi setiap harinya. Puan meminta Pemerintah agar melakukan langkah-langkah darurat untuk menekan angka kasus corona.

“Sudah harus dipikirkan bagaimana mengurangi penyebaran virus dengan membatasi mobilitas masyarakat. Kemudian pastikan fasilitas kesehatan dan obat-obatan tersedia di seluruh daerah,” ucapnya.

“Dan terus genjot pelaksanaan vaksinasi, baik yang primer maupun booster. Termasuk vaksinasi anak agar dipercepat sehingga seluruh anak di Indonesia dapat lebih terjaga dari bahaya COVID-19,” tambah Puan.

Akibat varian Omicron, terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 hingga 910 persen. Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap, saat ini ada 81.349 kasus aktif yang ada di Indonesia.

Laporan per Senin (1/2), terjadi penambahan 16.021 kasus COVID-19 dalam sehari. Kasus kematian juga ikut meningkat dengan penambahan 28 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Puan mengimbau masyarakat agar terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila dirasa tidak terlalu penting.

“Semoga kita semua sehat selalu. Selalu gunakan masker dan telah divaksin. Dengan mengikuti protokol kesehatan, bersama kita menekan tingkat penyebaran COVID-19 di negeri ini,” imbau Puan. (Pon)

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman Turunkan Kapasitas PTM Jadi 50 Persen

#COVID-19 #PTM #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Olahraga
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Terjerat skandal sertifikat COVID-19 palsu, Kapten Swiss Granit Xhaka akui kesalahannya dan mundur dari Timnas. Simak kronologi dan ancaman hukumannya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Bagikan