Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 23 September 2022
Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan foto bersama petani dan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (22/9/2022). (ANTARA/HO-Humas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan dialog dengan petani dan warga Desa Haurngombong, Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan petani di tengah agenda ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan penting. Apalagi mayoritas warga kita petani,” kata Puan, Jumat (23/9).

Menurut Puan, kemajuan pertanian penting untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Meski begitu, menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang perlu diatasi untuk mencapai ketahanan pangan.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Petani Menjerit Kena Imbas Kenaikan BBM

“Ketahanan pangan bukan hanya berarti pasokan pangan dalam negeri kita tercukupi, tetapi juga berarti petani kita produktif dan harus sejahtera,” ujarnya.

Sekitar 3.000 warga, termasuk dari kalangan petani hadir dalam acara dialog bersama Puan. Dalam kesempatan itu, kelompok tani mendapat bantuan berupa benih padi dan benih jagung masing-masing untuk 50 hektare, serta benih pisang cavendish dan benih jagung manis masing-masing untuk 30 hektare.

“Saya datang bawa bantuan untuk para petani. Laporkan kalau setelah saya pulang barang ini tidak diterima oleh Gapoktan, laporkan kepada saya. Yang belum mendapat bantuan, tulis surat apa saja yang dibutuhkan. Insyaallah saya bantu solusinya,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Sejumlah perwakilan warga kemudian diminta untuk menyampaikan aspirasinya. Seorang ibu dari Kelompok Wanita Tani (KWT) bernama Dessi mengucapkan terima kasih atas bantuan dari DPR yang memfasilitasi pemberian bibit bagi masyarakat.

“Mandat bantuan sudah kami rasakan, kami sudah memanfaatkan lahan halaman untuk menanam sayuran. Produk sudah dipasarkan tapi kurang sarana transportasi. Kami mohon bantuan agar bisa masuk pasar modern,” ungkapnya.

Sementara itu, warga bernama Hadiguna mengatakan, ubi Cilembu yang merupakan ikon daerah Haurngombong menjadi unggulan dan sudah masuk pasar global. Bahkan, kebutuhannya mencapai 50 ton dalam sehari.

“Tapi produksi 50 ton tersebut kekurangan lahan. Kalau ada HGU (hak guna usaha) lahan, kami minta memanfaatkannya,” tutur Ketua Asosiasi Ubi Petani Cilembu tersebut.

Kemudian petani sapi perah bernama Juju Suwanta menyampaikan keluh kesahnya karena produksi yang terus menurun.

“Karena bibit sapi unggul sudah tidak ada lagi. Mohon ada bibit unggul sapi perah,” harap Juju yang berbicara dengan Puan menggunakan bahasa Sunda.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pertanian Hidroponik Bisa Tingkatkan Kualitas Pangan Masyarakat

Lalu ada juga warga yang meminta dukungan fasilitas akses jalan baru untuk memudahkan distribusi hasil pertanian dari wilayah mereka menuju ke Lembang, Bandung Barat. Warga pun berharap agar infrastruktur jalan antardesa diperbaiki untuk memperlancar transportasi.

“Soal akses jalan ini medannya berat. Harus lewat pegunungan dan statusnya bukan jalan nasional. Tapi di UU baru, pemerintah pusat sudah bisa intervensi pembuatan jalan seperti ini. Intinya akan kami bantu. Untuk jalan desa juga tinggal ditindaklanjuti secara teknis,” papar Puan.

Terkait harapan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang disampaikan sejumlah ibu-ibu, cucu proklamator RI Bung Karno itu mengatakan siap mendorong agar anggaran dari pemerintah ditambah. Puan juga mengatakan akan membantu alat transportasi untuk menunjang hasil program P2L.

“Kebutuhan seluruh kelompok wanita akan saya bantu. DPR siap mendukung kemajuan pertanian. Apalagi di sini penghasil ubi Cilembu, saya suka sekali ubi. Nanti bibitnya kami tambah. Dan urusan sapi perah. Bibit unggul di Lembang sudah ada. Nanti dikirim ke sini,” lanjut Puan.

Setelahnya, Puan kembali mengajak seorang warga untuk berbincang langsung dengannya. Seorang ibu bernama Kurniasih lalu maju dan menyatakan harapannya mendapat bantuan modal usaha.

“Saya butuh mesin foto kopi besar. Terus saya mau buka toko elektronik tapi belum ada modal. Jual beli barang elektronik seken, seperti kulkas dan mesin cuci. Lokasi sudah ada, sewa,” ujar Kurniasih.

Puan pun menyarankan agar Kurniasih memanfaatkan program bantuan usaha pemerintah. Ia lalu meminta anggota DPR RI Dapil Sumedang TB Hasanuddin yang hadir untuk membantu.

“Sekarang ada kredit tanpa jaminan lewat BRI. Segera tulis surat ke Bank BUMN terdekat. Nanti ketemu Pak TB Hasanuddin untuk dibantu akses kredit tanpa agunan,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga:

Wujudkan Stabilitas Ekonomi Nasional, Pemerintah Fokus Tingkatkan Ketahanan Pangan

#Puan Maharani #Petani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan