Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Konsolidasi Nasional yang mengangkat tema "Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu" di Hotel Bidakara, Jakarta.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyebut bahwa tantangan lembaganya ke depan menjadi pengawas penyelenggaraan pemilihan umum serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga
Jokowi Ingatkan Bawaslu soal Politik Identitas dan Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024
"Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kami jadi anggota Bawaslu harus selalu tegas dan tegak dalam menegakkan peraturan pemilihan umum," ungkap Rahmat di Jakarta, Sabtu (17/12).
Bagja juga menyampaikan pesan Presiden saat mereka berkunjung dan meminta arahan dari Kepala Negara terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun yang sama.
"Kami harus berani dan jangan takut dalam menegakkan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.
Bagja juga menyampaikan bahwa dirinya percaya para anggota Bawaslu dari tingkat pusat hingga tingkat daerah Kabupaten/Kota akan bisa bersikap jujur dan benar-benar mengawasi Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.
"Kami percaya rekan-rekan semua akan bersikap jujur," terangnya.
Baca Juga
Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Baswedan Kampanye Terselubung
Ia lantas meminta seluruh anggota Bawaslu baik di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap isu pemilu yang berkembang di media sosial. Hal itu perlu dilakukan guna meredam konflik yang mungkin terjadi selama proses Pemilu 2024 mendatang.
Pihaknya kini tengah mempersiapkan program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politik baik itu SARA , Hoax dan black campaign yang mungkin saja terjadi selama Pemilu 2024 mendatang.
"Kami harapkan ini menjadi program kita yang terbaru dan terpenting ke depan," tambahnya.
Bagja menyampaikan total Pengawas Pemilu yang ada di Indonesia saat ini adalah sejumlah 23.897 orang yang terdiri dari 4.660 wanita (Srikandi Pemilu) dan 19.237 laki-laki.
Bawaslu RI sebanyak lima orang dan seorang perempuan. Bawaslu Provinsi 1.888 orang. Bawaslu Kabupaten/Kota 1.914 orang, dan Panwas Kecamatan sebanyak 21.790 orang.
Sedangkan jumlah Sekretariat Pemilu sebanyak 10.966 orang. PNS organik 1.815 orang dan PNS bantuan 1.056 dan tenaga honorer sebanyak 8.0994. (Knu)
Baca Juga
Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika
