Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membebaskan narapidana untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19 di dalam lembaga permasyarakatan (lapas) yang over kapasitas.
Namun, ICJR, menilai pembebasan ini seharusnya diprioritaskan untuk narapidana kasus narkoba yang mendominasi hunian lapas dan rutan di Indonesia, ketimbang narapidana kasus korupsi.
Baca Juga:
KPK Singgung Menteri Yasonna Jadikan Pandemi COVID-19 Alasan Bebaskan Koruptor
"Yang diprioritaskan itu bukan yang korupsi, tapi yang kerentanan tinggi terhadap corona, dan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Seharusnya yang diprioritaskan adalah pengguna dan pecandu narkotika," kata Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu, Minggu (5/4) kemarin.
Menurut Erasmus pengguna dan pecandu narkoba seharusnya direhabilitasi dan bukan dijebloskan ke dalam penjara. Ia menyebut, akibat pemidanaan ini, jumlah narapidana narkoba mendominasi lapas dan rutan yang mengakibatkan over kapasitas.
Berdasarkan catatan ICJR, dari 260 ribu penghuni lapas, sebanyak 130 ribu di antaranya merupakan narapidana narkoba. Dari jumlah itu, sebanyak 44 ribu merupakan pengguna dan pecandu narkoba.
"Ada 44 ribu pengguna narkotika di dalam lapas. yang akan dikeluarkan proyeksinya cuma 15 ribu," jelas dia.
Erasmus menjelaskan pemidanaan pengguna dan pecandu narkoba berkontribusi besar terhadap over kapasitas lapas. Para narapidana ini kerap menghuni sel tahanan yang berukuran sekitar 3x4 meter bersama 20 warga binaan lain.
Dengan kondisi tersebut, kata Erasmus, mereka rentan terinfeksi virus corona. Apalagi, lanjut dia, fasilitas kesehatan lapas dinilai tidak mampu menanggulangi virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut.
Baca Juga:
WP KPK Nilai Usul Yasona Bebaskan Koruptor Bahayakan Pemberantasan Korupsi
"Physical distancing tidak kena. Sekali saja masuk langsung menyebar. Mampu ga? Jawabnya nggak. Bisul dan kurap ga bisa tangani apalagi Covid-19. Mereka bisa saja menjadi carrier dan kita akan menghitung kantong mayat," bebernya.
Untuk itu, Erasmus menyarankan napi kasus korupsi tidak seharusnya turut dibebaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini lantaran koruptor menempati sel yang lebih luas di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Pon)
