Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membuat pernyataan yang begitu mengejutkan. Dia mengaku sedang mempertimbangkan untuk menutup media sosial dan situs seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube di Indonesia. Ancaman penutupan itu benar-benar akan dilakukan apabila pihak-pihak tersebut tidak menutup akun-akun yang mengunggah muatan radikalisme.
"Permintaan kami pada platform itu untuk menutup akun-akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen yang dipenuhi," ujar Rudiantara usai acara antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7). “Ini sangat mengecewakan,” imbuhnya.
Rudi menjelaskan, perusahaan media sosial tersebut enggan menutup akun karena di negara asalnya harus melalui proses pengadilan. "Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklannya juga dari sini,” kata dia.
Oleh karenanya perusahaan media sosial harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Kominfo, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme. Nah, salah satu cara yang dilakukan dengan penutupan situs dan pemblokiran akun di medsos. Tentu saja dalam pemblokiran akun di medsos ini perlu melibatkan perusahaan yang bersangkutan.
"Kami harus bergerak cepat, kami tidak ingin masyarakat terpapar dengan konten-konten radikalisme," ujarnya. Rudi pun meminta maaf jika nanti pihaknya terpaksa menutup medsos.
Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor untuk memperhatikan aktivitas setiap komponen kampus. Sebab, kata Nasir, lingkungan kampus memiliki potensi untuk menumbuhkan radikalisme.
Salah satu contohnya, ada dosen yang memaksa mahasiswanya untuk masuk ke aliran tertentu. Jika mahasiswanya tidak ikut, maka dosen itu mengancam nilai sang mahasiswa. "Akhirnya dosen itu dipindahkan dan tidak lagi terlibat dalam proses penilaian," kata Nasir.
Dia melanjutkan, masalah radikalisme di kampus, memang belum terlihat secara nyata. Namun potensi di kampus begitu tinggi. Hal ini dikarenakan kampus merupakan kumpulan anak muda dan juga masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, dia meminta agar kampus tidak menjadi pusat radikalisme. “Rektor bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada di kampus,” kata dia. (*)
Sumber: ANTARA
