Ketergantungan Pada Utang Buat Bangun Infrastruktur Jadi Masalah Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Ketergantungan Pada Utang Buat Bangun Infrastruktur Jadi Masalah Indonesia

Foto udara Gerbang Tol Padang yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Hutama Karya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam penutupan acara ICI 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas pembangunan pemerintah saat ini meliputi pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, serta penyediaan air bersih.

Prabowo ingin melibatkan bukan saja BUMN melainkan swasta dapat memiliki peran luas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Pon)

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menegaskan, pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, sebuah forum internasional yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga akademisi.

Baca juga:

AHY Peka Luar Biasa Tangkap Arahan, Si Paling Paham Urusan Infrastruktur Sesuai Kemauan Prabowo

Sudjatmiko menyebut bahwa konferensi ini bukan sekadar ajang diskusi proyek fisik, melainkan forum strategis untuk menyoroti keberlanjutan, pendanaan sehat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Saya melihat acara ini sebagai forum strategis yang mampu menghasilkan solusi konkret atas tantangan pembangunan infrastruktur nasional,” ujarnya pada Minggu (15/6).

Miko sapaan akrabnya juga menjelaskan perkembangan infrastruktur Indonesia yang mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa.

Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.

Transformasi berlanjut hingga satu dekade terakhir melalui akselerasi pembangunan seperti tol trans-Jawa dan luar Jawa, LRT dan MRT, hingga pengembangan pelabuhan dan bandara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga keadilan dan pemerataan antar wilayah," kata Sudjatmiko.

Namun demikian, ia menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi Komisi V DPR. Di antaranya adalah masalah pembebasan lahan, koordinasi antarlembaga pusat dan daerah, serta ketahanan pendanaan dan efisiensi proyek yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Pembangunan harus cepat dan masif, tapi juga berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sudjatmiko juga menyoroti peran penting BUMN Karya sebagai ujung tombak pembangunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan keuangan yang tinggi pasca pandemi dan ketergantungan pada pembiayaan utang menjadi tantangan tersendiri.

#Infrastruktur #Utang #Pembangunan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KAMAKSI Geruduk Kantor Citata DKI, Desak Penertiban Bangunan Tanpa SLF
KAMAKSI menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta atau Citata, Kamis (11/6).
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
KAMAKSI Geruduk Kantor Citata DKI, Desak Penertiban Bangunan Tanpa SLF
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Indonesia
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SA
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Indonesia
Rupiah Melemah, Pemerintah Cari Utang ke China Dengan Keluarkan Panda Bond
Langkah diversifikasi ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Rupiah Melemah, Pemerintah Cari Utang ke China Dengan Keluarkan Panda Bond
Indonesia
DPR Soroti 30 Tahun Otonomi Daerah: Momentum Konsolidasi Bukan Sekadar Evaluasi
Tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi sorotan DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
DPR Soroti 30 Tahun Otonomi Daerah: Momentum Konsolidasi Bukan Sekadar Evaluasi
Indonesia
Danantara Pastikan Keterlibatan Pemerintah Restrukturisasi Utang Whoosh
Intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Danantara Pastikan Keterlibatan Pemerintah Restrukturisasi Utang Whoosh
Indonesia
Debt Collector Tipu Layanan Darurat Buat Tagih Utang, Pelaku Wajib Dipidanakan
OJK seakan belum mampu menghentikan praktik-praktik yang melanggar hukum ini. Pengawasan harus diperketat agar masyarakat tidak terus dirugikan
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Debt Collector Tipu Layanan Darurat Buat Tagih Utang, Pelaku Wajib Dipidanakan
Indonesia
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Belum Diputuskan, Masih Disempurnakan
Pembicaraan terkait upaya penyelesaian utang Whoosh pun telah didiskusikan bersama pemerintah China.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Belum Diputuskan, Masih Disempurnakan
Bagikan