Kesenjangan Pendapatan Jadi Penyebab Gesekan TNI-Polri

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 27 Februari 2019
Kesenjangan Pendapatan Jadi Penyebab Gesekan TNI-Polri

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan ada beberapa penyebab masih terjadinya gesekan antara prajurit TNI dan personel Polri, salah satunya terkait masih adanya kesenjangan pendapatan.

"Ada beberapa penyebab masih terjadinya gesekan antara prajurit TNI dan personil Polri, seperti kesenjangan kesejahteraan. Ini terkait perbedaan tunjangan prajurit TNI dan personil Polri," kata Hadi seperti dilansir Antara, Rabu (27/2).

Dia mengatakan, dirinya telah melakukan langkah mitigasi terkait hal tersebut seperti memberikan penjelasan kepada prajurit TNI agar tidak terkena provokasi yang dapat merugikan institusi.

Menurutnya, perbaikan kesejahteraan prajurit TNI sudah dilakukan pemerintah dengan menaikkan tunjangan, misalnya kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diberikan tunjangan disesuaikan dengan wilayah tugasnya.

"Kenaikannya dari Rp900.000 hingga Rp1.200.000 tergantung wilayah penempatan. Kalau di wilayah yang sulit transportasi maka mendapatkan langsung Rp1.200.000 dan apabila di wilayah yang tidak sulit mendapatkan Rp900.000 langsung di kirim ke rekening," ujarnya.

Selain itu, upaya peningkatan prajurit dilakukan dengan pembangunan perumahan dengan kerjasama antara TNI dengan stakeholder lain.

Menurut Hadi, perumahan tersebut diberikan tenor yang panjang sehingga diharapkan membawa kesejahteraan prajurit.

"Daripada ditabung menunggu bunga maka lebih baik digunakan langsung mengangsur rumah, tiap tahun membangun rumah," katanya.

Hadi juga menjelaskan penyebab terjadinya gesekan antara TNI-Polri yaitu adanya upaya provokasi kepada kedua lembaga karena masing-masing memiliki potensi yang besar.

Menurutnya, TNI memiliki 480.000 prajurit dan personel Polri dengan 440.000, merupakan kekuatan besar sehingga dirinya memprakarsai adanya sinergi kedua institusi.

"Hasilnya, perkelahian TNI-Polri turun tajam. Saya dengan Kapolri dekat lahir batin, jadi istilahnya tidak hanya dekat 'casing' saja namun 'sim card' dekat," ujarnya.

Dia menjelaskan mental oknum TNI-Polri yang tidak baik menjadi penyebab adanya gesekan kedua institusi, misalnya terjadi di cafe pukul 12 malam.

Hadi mengatakan, disiplin oknum yang rendah menyebabkan oknum tersebut menyelesaikan masalah tanpa melaporkan kepada komandannya apalagi dilakukan anak muda yang emosinya masih tinggi. (*)

Baca Juga: Di Tengah Kegaduhan Politik, Mungkinkah TNI Ambil Alih Kekuasaan?

#TNI-Polri #Hadi Tjahjanto #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus awal strategi ini adalah pemberantasan rokok ilegal.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Bagikan