Kesenjangan Pendapatan Jadi Penyebab Gesekan TNI-Polri

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 27 Februari 2019
Kesenjangan Pendapatan Jadi Penyebab Gesekan TNI-Polri

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan ada beberapa penyebab masih terjadinya gesekan antara prajurit TNI dan personel Polri, salah satunya terkait masih adanya kesenjangan pendapatan.

"Ada beberapa penyebab masih terjadinya gesekan antara prajurit TNI dan personil Polri, seperti kesenjangan kesejahteraan. Ini terkait perbedaan tunjangan prajurit TNI dan personil Polri," kata Hadi seperti dilansir Antara, Rabu (27/2).

Dia mengatakan, dirinya telah melakukan langkah mitigasi terkait hal tersebut seperti memberikan penjelasan kepada prajurit TNI agar tidak terkena provokasi yang dapat merugikan institusi.

Menurutnya, perbaikan kesejahteraan prajurit TNI sudah dilakukan pemerintah dengan menaikkan tunjangan, misalnya kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diberikan tunjangan disesuaikan dengan wilayah tugasnya.

"Kenaikannya dari Rp900.000 hingga Rp1.200.000 tergantung wilayah penempatan. Kalau di wilayah yang sulit transportasi maka mendapatkan langsung Rp1.200.000 dan apabila di wilayah yang tidak sulit mendapatkan Rp900.000 langsung di kirim ke rekening," ujarnya.

Selain itu, upaya peningkatan prajurit dilakukan dengan pembangunan perumahan dengan kerjasama antara TNI dengan stakeholder lain.

Menurut Hadi, perumahan tersebut diberikan tenor yang panjang sehingga diharapkan membawa kesejahteraan prajurit.

"Daripada ditabung menunggu bunga maka lebih baik digunakan langsung mengangsur rumah, tiap tahun membangun rumah," katanya.

Hadi juga menjelaskan penyebab terjadinya gesekan antara TNI-Polri yaitu adanya upaya provokasi kepada kedua lembaga karena masing-masing memiliki potensi yang besar.

Menurutnya, TNI memiliki 480.000 prajurit dan personel Polri dengan 440.000, merupakan kekuatan besar sehingga dirinya memprakarsai adanya sinergi kedua institusi.

"Hasilnya, perkelahian TNI-Polri turun tajam. Saya dengan Kapolri dekat lahir batin, jadi istilahnya tidak hanya dekat 'casing' saja namun 'sim card' dekat," ujarnya.

Dia menjelaskan mental oknum TNI-Polri yang tidak baik menjadi penyebab adanya gesekan kedua institusi, misalnya terjadi di cafe pukul 12 malam.

Hadi mengatakan, disiplin oknum yang rendah menyebabkan oknum tersebut menyelesaikan masalah tanpa melaporkan kepada komandannya apalagi dilakukan anak muda yang emosinya masih tinggi. (*)

Baca Juga: Di Tengah Kegaduhan Politik, Mungkinkah TNI Ambil Alih Kekuasaan?

#TNI-Polri #Hadi Tjahjanto #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus awal strategi ini adalah pemberantasan rokok ilegal.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan